Pakar Hukum Kehutanan Minta Audit Data Sawit Jadi Isu Strategis, Bukan Sekadar Administratif

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

"Pada hari ini, saya melaporkan di majelis  ini bahwa Pemerintah Republik Indonesia sudah menguasai kembali 3,1 juta hektare dari potensi 5 juta hektare, lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan, tapi kita belum verifikasi," kata Prabowo.

Kepala Negara mengatakan bahwa dari potensi 5 juta hektar lahan, yang sudah diversifikasi melanggar aturan sebenarnya 3,7 juta hektar. Dari 3,7 juta tersebut, lahan yang sudah dikuasai kembali oleh negara sebesar 3,1 juta Hektar.

Dalam kesempatan tersebut Presiden juga mengungkapkan bahwa ada putusan pengadilan 18 tahun lalu untuk menyita lahan sawit ilegal. Hanya saja, tidak ada lembaga yang mau mengeksekusi putusan pengadilan tersebut.

"Sudah sekalian perlu saya laporkan juga di sini bahwa ada keputusan pengadilan yang sudah ingkrah 18 tahun yang lalu yang memerintahkan ada kebun-kebun kelapa sawit yang harus disita , tapi tidak ada penegak hukum waktu itu yang mau melaksanakannya.  Saya tidak tahu kenapa," katanya.

Oleh karena itu kata Presiden dirinya memerintahkan TNI untuk mengawal ekseskui lahan sawit ilegal yang sudah diputuskan pengadilan. Karena kata Presiden seringkali eksekusi tersebut mendapatkan perlawanan.

"Tapi saya telah merintahkan dikuasai kembali oleh negara. Dan untuk itu kita telah menggunakan pasukan-pasukan TNI untuk mengawal tim-tim yang menguasai kebun-kebun tersebut. Karena sering terjadi perlawanan, berani-berani melawan pemerintah NKRI yang kita hadapi seluruh dunia," pungkasnya.