TNI AD: Rencana Pembentukan 750 Batalyon Tempur Masih Dikaji Lintas Kementerian dan Lembaga

"Pembangunan satuan baru ini akan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek strategis, kebutuhan pertahanan wilayah, ketersediaan lahan, serta dukungan anggaran pemerintah," terang Donny.

Bila rencana tersebut terealisasi, maka setidaknya TNI AD membutuhkan ratusan ribu personel untuk ditugaskan di batalyon-batalyon tersebut hingga 2029.

Hal itu mengingat, satu batalyon tempur biasanya ditempati oleh 700 hingga 1.000 prajurit.

Lalu, bila rencana itu terwujud, bagaimana rekrutmen prajurit untuk mengisi batalyon-batalyon itu hingga 2029?

Donny menjelaskan bila rencana itu terealisasi, maka pemenuhan kebutuhan personel untuk mengisi satuan-satuan tersebut akan dilakukan secara bertahap.

"Adapun kebutuhan personel guna mengisi satuan-satuan tersebut nantinya juga akan disesuaikan secara bertahap dengan kemampuan rekrutmen, kapasitas pendidikan dan latihan, serta arah kebijakan pengembangan kekuatan TNI AD secara keseluruhan," jelas dia.

"Pada prinsipnya, TNI Angkatan Darat mendukung penuh setiap langkah pemerintah dalam memperkuat postur pertahanan negara yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing, sejalan dengan semangat Sistem Pertahanan Semesta," pungkas Donny.

Sebelumnya, rencana pembentukan 750 Batalyon Tempur atau Batalyon Teritorial Pembangunan itu terungkap dalam usai Kemenko Polkam menggelar Rakor Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kekuatan TNI Tahun 2025 sampai 2029 pada Rabu (29/10/2025) lalu.

Dalam rilis di laman resmi Kemenko Polkam disebutkan bahwa TNI AD memfokuskan penguatan pertahanan darat di wilayah perbatasan.

Wilayah dimaksud mencakup Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain itu, disebutkan juga TNI AD menargetkan pembentukan 750 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan hingga tahun 2029.

Isu strategis lain yang juga dibahas antara lain penguatan satuan siber dan nuklir-biologi-kimia (nubika) sebagai respons atas meningkatnya ancaman nonkonvensional.

Selain itu, juga dibahas isu terkait penambahan alutsista strategis termasuk kapal selam dan radar pertahanan udara, integrasi sistem pertahanan berbasis Network Centric Warfare dan peningkatan interoperabilitas antar-matra, tantangan penyediaan lahan untuk pembangunan satuan dan pangkalan baru terutama di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) 

Isu penting berikutnya yang juga dibahas adalah komunikasi publik strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap arah kebijakan pertahanan nasional.