Di Bimteknas PKS, Menaker Dorong Implementasi Adaptasi Kebijakan Pusat di Daerah

Ringkasan Berita:

• Koordinasi menjadi sorotan utama di Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Pejabat Publik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2025. 
• Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya implementasi kebijakan pusat yang adaptif di daerah untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dan industri lokal.
• Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengusulkan keterlibatan koperasi dan UMKM dalam distribusi bahan baku pangan bergizi, dengan dukungan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tantangan koordinasi antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah menjadi sorotan utama dalam Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Pejabat Publik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2025. 

Para menteri dan pakar menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mendorong efektivitas program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (3/11/2025), dan menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, serta Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Indonesia Eko Prasojo.

Sinergi Adaptif untuk Tenaga Kerja dan Industri Lokal

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan bahwa keberhasilan kebijakan nasional sangat bergantung pada respons daerah yang adaptif dan inovatif.

Ia mengajak para pejabat publik untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang unggul dan berkeadilan.

“Ketika kebijakan pusat disambut dengan implementasi yang adaptif di daerah, manfaatnya akan langsung dirasakan oleh pencari kerja dan pelaku industri lokal,” ujar Yassierli dalam keterangan yang diterima, Rabu (5/11/2025).

Gizi Nasional dan Peran Koperasi

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memaparkan pentingnya keterpaduan lintas sektor dalam program pemenuhan gizi. Ia menyebut tiga komponen utama: bahan baku, operasional, dan insentif, yang idealnya dikoordinasikan oleh koperasi dan UMKM.

“Pembelian bahan baku dari petani, peternak, dan nelayan harus menjadi bagian dari sistem yang terintegrasi,” kata Dadan.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga bagian dari misi ideologis bangsa.

Ia mengutip semangat Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan gerakan koperasi yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

Transmigrasi Modern dan Pemerataan Pembangunan

Menutup sesi, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menyampaikan bahwa program transmigrasi kini diarahkan untuk pengembangan wilayah dan peningkatan produktivitas ekonomi.

“Transmigrasi diharapkan menjadi lokomotif pembangunan yang inklusif, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat ketahanan ekonomi di wilayah berkembang,” ujarnya.