Fadli Zon Bela Soeharto Soal Gelar Pahlawan Nasional: Beliau Pimpin Operasi Pembebasan Irian Barat

Ringkasan Berita:

• Fadli Zon Soeharto layak mendapat gelar Pahlawan Nasional berdasarkan kajian riwayat perjuangan yang telah diteliti berlapis.
• Soeharto dinilai berjasa dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Operasi Pembebasan Irian Barat yang memperkuat posisi Indonesia secara internasional.
• Fadli menyebut tudingan pelanggaran HAM terhadap Soeharto tidak terbukti secara historis maupun hukum.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kebudayaan RI sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menegaskan bahwa Presiden ke-2 RI Soeharto memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut Soeharto memiliki rekam jejak perjuangan yang telah dikaji berlapis oleh tim peneliti dari daerah hingga pusat.

“Semua yang telah disampaikan ini memenuhi syarat. Perjuangannya jelas, latar belakangnya, riwayat hidupnya telah diteliti dengan saksama melalui beberapa layer,” kata Fadli usai melapor ke Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Ia mengatakan nama Soeharto telah tiga kali diusulkan menjadi Pahlawan Nasional dan termasuk dalam 49 nama yang masuk daftar resmi tahun ini.

Ketika ditanya terkait kontroversi publik mengenai dugaan pelanggaran HAM, Fadli menyebut klaim tersebut tidak terbukti secara historis maupun hukum.

“Enggak pernah ada buktinya kan. Enggak pernah terbukti. Pelaku genosida apa? Enggak ada. Kita bicara sejarah, fakta, dan data,” ujarnya.

Fadli kemudian menjelaskan salah satu alasan pengusulan gelar pahlawan kepada Soeharto adalah perannya dalam sejumlah operasi militer dan pertahanan negara.

“Beliau memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949. Itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia bisa diakui oleh dunia,” katanya.

Ia juga menyinggung keterlibatan Soeharto dalam Operasi Pembebasan Irian Barat, yang memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional.

“Belum lagi operasi pembebasan Irian Barat dan lain-lain. Jadi ada rinciannya. Nanti rinciannya kalau mau lebih panjang nanti saya berikan,” ujarnya.

Fadli menegaskan, seluruh nama yang diusulkan, termasuk Soeharto, Marsinah, dan Gus Dur, diproses berdasarkan mekanisme resmi dari bawah.

“Itu datangnya dari masyarakat juga. Dari kabupaten, kota, provinsi, lalu TP2GP, kemudian ke kami di Dewan GTK,” kata Fadli.

Keputusan final gelar Pahlawan Nasional akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden menjelang Hari Pahlawan 10 November.

Kritik Koalisi Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto tidak layak.