Eks Ketua PN Jaksel Arif Nuryanta Minta Hukuman Paling Ringan di Kasus Suap CPO: Saya Menyesal

Ringkasan Berita:

• Menyesali perbuatan terima uang suap dalam kasus CPO
• Ungkit pengabdian 25 tahun jadi hakim
• Berharap segera mengakhiri persidangan dan menjalankan hukuman 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Eks Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) Muhammad Arif Nuryanta minta hukuman paling ringan pada perkara suap pengurusan perkara korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) vonis lepas korporasi.

Adapun hal itu disampaikannya saat membacakan pledoi pribadinya di persidangan PN Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).

"Saya mohon maaf, saya mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan pengakuan kesalahan saya dan sikap kooperatif saya selama sidang berlangsung," kata Arif.

Mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut berharap segera mengakhiri persidangan ini dan menjalankan hukuman atas kesalahan yang telah diperbuat.

Arif juga berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan masa pengabdiannya selama kurang lebih 25 tahun menjadi hakim.

Baca juga: Profil Djuyamto, Hakim Terdakwa Suap Vonis Lepas Korupsi CPO yang Dituntut 12 Tahun Penjara

Berbagai macam penugasan di berbagai daerah dan provinsi, serta berbagai macam perkara hukum telah ia tangani. 

Semuanya itu ia dedikasikan sepenuhnya untuk penegakan hukum yang berkeadilan.

"Begitu juga dengan loyalitas saya kepada lembaga atau institusi telah saya tunaikan dengan konsekuensi sejak tahun 2013, saya harus terpisah tempat dengan anak dan istri," kata Arif.

"Sikap disiplin dengan penuh tanggung jawab dengan setiap penugasan di berbagai daerah telah saya laksanakan. Prestasi terhadap kinerja telah saya buktikan bahwa saya belum pernah dijatuhi sanksi atau hukuman disiplin oleh Badan Pengawas Mahkamah Republik Indonesia," katanya.

Baca juga: Eks Wakil Ketua PN Jakpus Arif Nuryanta Dituntut 15 Tahun Penjara Terkait Suap Vonis Lepas CPO

Meskipun, pada akhirnya dia gagal untuk menjaga integritas sebagai seorang penyelenggara negara.

"Sebagaimana pepatah menyampaikan, semakin tinggi pohon, semakin kuat angin yang menerpa. Begitulah keadaan yang menimpa diri saya dan saya sangat menyesalinya," ungkapnya.

Arif mengatakan hukuman sosial, stigma buruk yang melekat baik pada dirinya, istri, anak, dan keluarganya telah menjadi hukuman yang sangat berat.

Ia juga berharap majelis hakim mempertimbangkan dirinya yang baru pertama terlibat tindak pidana dan telah mengembalikan sejumlah uang yang diterima sebagai itikad baik.

"Pengembalian uang tersebut saya lakukan sebelum masa persidangan berlangsung, tepatnya pada saat tahap penyidikan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia," ucapnya.

Pada penghujung pembacaan pembelaannya, ia mohon majelis hakim dapat mengabulkan permohonannya dengan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya.

"Saya berharap penjatuhan pidana pada saya bukan sebagai sarana pembalasan, namun semata-mata agar saya dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik dan berguna," kata Arif.

"Sekaligus, saya berharap kepada majelis hakim yang mulia untuk mempertimbangkan dari sisi kemanusiaan serta memenuhi rasa keadilan dalam putusannya," ucapnya.

Dituntut 15 Tahun Penjara

Adapun dalam perkara ini Arif Nuryanta dituntut 15 tahun penjara.

Selain itu terdakwa Arif juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.

Arif pun dikenakan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 15,7 miliar.

Awal Mula Suap Hakim

Peristiwa berawal dari tiga korporasi besar  yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group divonis lepas Djuyamto Cs.

Padahal tiga korporasi tersebut dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 17,7 triliun di kasus persetujuan ekspor CPO atau minyak goreng.

Ketiga terdakwa korporasi dituntut membayar uang pengganti berbeda-beda. 

• PT Wilmar Group dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 11.880.351.802.619 atau (Rp 11,8 triliun)
• Permata Hijau Group dituntut membayar uang pengganti Rp 937.558.181.691,26 atau (Rp 937,5 miliar)
• Musim Mas Group dituntut membayar uang pengganti Rp 4.890.938.943.794,1 atau (Rp 4,8 triliun)

Uang pengganti itu dituntut Jaksa agar dibayarkan ketiga korporasi lantaran dalam kasus korupsi CPO negara mengalami kerugian sebesar Rp 17,7 triliun.

Tapi bukannya divonis bersalah, majelis hakim Pengadilan Negeri jakarta Pusat yang terdiri dari Djuyamto, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin justru memutus 3 terdakwa korporasi dengan vonis lepas atau ontslag pada Maret 2025.

Tak puas dengan putusan ini, Kejagung langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Sejalan dengan upaya hukum itu, Kejagung juga melakukan rangkaian penyelidikan pasca adanya vonis lepas yang diputus ketiga hakim tersebut. 

Hasilnya Kejagung menangkap tiga majelis hakim PN Jakarta Pusat tersebut dan menetapkannya sebagai tersangka kasus suap vonis lepas.

Kemudian eks Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta dan Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan turut jadi tersangka. 

Dalam kasus ini, jaksa mendakwa lima hakim dan pegawai pengadilan menerima suap dengan total nilai mencapai Rp 40 miliar.

Rinciannya, eks Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta didakwa menerima Rp 15,7 miliar; panitera muda nonaktif PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, menerima Rp 2,4 miliar.

Kemudian, Djuyamto selaku ketua majelis hakim menerima Rp 9,5 miliar, sedangkan dua hakim anggota, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin, masing-masing menerima Rp 6,2 miliar.