Sikap Tegas KPK Usai Prabowo Bilang Tanggung Jawab Proyek Whoosh: Penyelidikan Tetap Jalan

Ringkasan Berita:

• Prabowo bilang tanggung jawab Whoosh, KPK tegaskan penyelidikan tetap jalan.
• Nilai proyek Rp118 triliun, skema B2B tanpa dana APBN langsung.
• KPK buka peluang telaah jika ada data soal pembengkakan biaya.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa proses penyelidikan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh tetap berjalan, meski Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan bertanggung jawab penuh atas proyek tersebut, termasuk soal utangnya.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan bahwa penyelidikan yang sedang berlangsung bertujuan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana korupsi.

Jika tidak ditemukan pelanggaran hukum, maka proses akan dihentikan sesuai prosedur.

“Penyelidikan itu kan untuk mengetahui ada tidaknya suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Kalau tidak ada ya selesai,” kata Tanak, Kamis (6/11/2025).

Namun, jika ditemukan bukti yang cukup, KPK akan menyampaikan hasilnya kepada Presiden.

Tanak meyakini bahwa Prabowo akan menerima temuan tersebut, sejalan dengan komitmen pemberantasan korupsi yang tercantum dalam program Astacita.

“Kalau ada kita juga bisa sampaikan kepada presiden, ini ada perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi,” ujarnya.

“Ketika ada tentunya presiden juga akan menerima. Karena beliau sudah mengamanatkan dalam Astacita ketujuhnya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” imbuhnya.

Prabowo Bilang Bakal Tanggung Jawab, Minta Publik Tak Ributkan Whoosh

Pernyataan ini muncul setelah Presiden Prabowo meminta publik tidak meributkan soal utang dan kerugian proyek Whoosh.

Ia menegaskan telah mempelajari masalah tersebut dan akan bertanggung jawab penuh.

“Enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo, Selasa (4/11/2025).

Baca juga: Jatah Preman Gubernur Riau: Niat Jahat Sejak Awal, Anak Buah Dikorbankan, Hasilnya untuk Plesiran

Presiden juga meminta agar isu ini tidak dipolitisasi dan mengingatkan bahwa proyek transportasi massal seperti Whoosh merupakan bagian dari kewajiban pelayanan publik (public service obligations/PSO), bukan semata perhitungan untung-rugi.

“Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendang orangnya. Mungkin ada pihak-pihak yang ingin menimbulkan kecemasan rakyat. Enggak. Tenang-tenang aja,” tegasnya.

Fakta Proyek: Nilai, Skema, dan Inisiator

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) merupakan inisiatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mulai digarap pada 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023.

Operasional berbayar dimulai pada 17 Oktober 2023, dan masyarakat sudah bisa memesan tiket melalui berbagai kanal.

Nilai investasinya mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp118 triliun, menjadikannya salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia.

Proyek ini dijalankan melalui skema business-to-business (B2B) antara konsorsium BUMN Indonesia yang dipimpin PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan perusahaan Tiongkok, yakni China Railway International dan China Railway Engineering Corporation, tanpa menggunakan dana APBN secara langsung.

Skema pembiayaan proyek sempat menjadi sorotan publik karena pembengkakan biaya dan utang BUMN yang menyertainya.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut biaya pembangunan per kilometer mencapai USD 52 juta, jauh di atas standar internasional yang hanya USD 17–18 juta di China.

Pernyataan ini memicu respons dari KPK, yang menyatakan belum menerima laporan resmi namun siap menelaah jika data pendukung diserahkan.

Kontroversi ini membuka kembali perdebatan soal transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas proyek strategis nasional.

KPK Pastikan Penyelidikan Jalan Terus, Fokus di Pengadaan

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pernyataan Presiden tidak akan memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Ia menepis anggapan bahwa pernyataan tersebut merupakan bentuk intervensi.

“KPK fokus di proses hukumnya terkait dengan pengadaannya, kita fokusnya di situ,” kata Budi.

Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi justru merupakan bentuk dukungan terhadap program-program pemerintah agar berjalan efektif dan tidak terdegradasi oleh praktik korupsi.

“Setiap upaya pemberantasan korupsi tentunya itu adalah sebuah dukungan terhadap program-program presiden,” tambahnya.

Baca juga: Istri Gubernur Riau Abdul Wahid Syok, Rumah Mewah di Cilandak Jaksel Kini Sepi dan Sunyi

KPK memastikan bahwa penyelidikan kasus Whoosh, yang telah bergulir sejak awal tahun, masih terus berprogres. Tim penyelidik saat ini berada dalam tahap pengumpulan data dan informasi (pulbaket) untuk menemukan setidaknya dua alat bukti yang cukup.

“Itu penyelidik masih melakukan penyelidikan. Masih mengumpulkan data dan informasi. Begitu. Supaya tidak salah dalam menetapkan,” jelas Tanak.

Jika bukti telah terkumpul, penyelidik akan melakukan ekspos atau gelar perkara di hadapan pimpinan KPK untuk menentukan apakah kasus tersebut dapat dinaikkan ke tahap penyidikan.

Budi Prasetyo juga mengonfirmasi bahwa tim masih terus meminta keterangan dari berbagai pihak yang diduga mengetahui informasi terkait pengadaan proyek kereta cepat.

“Terkait dengan kereta cepat penyelidikannya masih terus berprogres,” kata Budi. “Namun karena memang masih di tahap penyelidikan KPK belum bisa menyampaikan secara detil,” sambungnya.