PP PERSIS Respon Soal Wacana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Ringkasan Berita:

• PP Persatuan Islam (PERSIS) menyatakan dukungan atas usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI 
• Soeharto. Menurut PP PERSIS, Soeharto berjasa besar bagi bangsa, mulai dari perjuangan militer mempertahankan kemerdekaan hingga pembangunan nasional lewat Trilogi Pembangunan 
• Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan Soeharto memenuhi syarat dan penilaian didasarkan pada fakta sejarah, bukan opini politik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS) merespons soal usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. 

PP PERSIS menyatakan dukungan terhadap usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Garapan (Bidgar) Siyasah dan Kebijakan Publik PP PERSIS, Muslim Mufti.

Menurut Muslim, Soeharto memiliki jasa besar bagi bangsa dan negara. 

"Sepanjang hidupnya, pengabdiannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Beliau dengan gigih melakukan perjuangan kemerdekaan, di mana Soeharto berperan sebagai perwira militer yang aktif berjuang mempertahankan kedaulatan Indonesia dari tentara Belanda,” kata Muslim dalam keterangannya, Jumat (7/11/2025).

Muslim menegaskan, kiprah Soeharto dalam sejarah perjuangan nasional tidak bisa diabaikan. 

"Beliau menjabat sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak 5 Oktober 1945," ucapnya.

Baca juga: Akademisi Unhas Ungkap Alasan Dukung Soeharto Mendapat Gelar Pahlawan Nasional

Muslim juga menyoroti peran penting Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. 

"Meskipun ia tidak menjadi satu-satunya tokoh penting dan inisiator utama serangan tersebut,” kata Muslim

“Ia berperan krusial dalam mengatur dan melaksanakan strategi militer yang telah direncanakan sesuai dengan instruksi yang diterimanya,” imbuhnya.

Selain itu, Muslim menilai Soeharto berhasil membangun fondasi pembangunan nasional. 

"Beliau dengan meletakkan konsep Trilogi Pembangunan yang menekankan stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan,” katanya.

Lebih lanjut, Muslim menegaskan pentingnya menghargai jasa tokoh-tokoh bangsa. 

"Sebagai bangsa yang berjiwa besar, tidak boleh melupakan sejarah dan jasa beliau. PP PERSIS sangat mendukung memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada almarhum Soeharto sebagai Pahlawan Nasional,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan RI sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menegaskan bahwa nama Presiden ke-2 RI Soeharto memenuhi syarat sebagai calon Pahlawan Nasional. 

Hal itu disampaikan Fadli usai melaporkan hasil seleksi calon penerima gelar pahlawan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Fadli menjelaskan, pengusulan gelar pahlawan nasional berasal dari masyarakat dan melewati proses penilaian berlapis mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) di Kementerian Sosial sebelum dibahas di Dewan GTK.

“Semua 49 nama ini memenuhi syarat. Perjuangannya jelas, latar belakangnya, riwayat hidupnya sudah diuji secara akademik, secara ilmiah, melalui beberapa tahap,” kata Fadli.

Menurut Fadli, nama Soeharto merupakan salah satu tokoh yang telah beberapa kali diusulkan dan dinilai memiliki rekam jasa perjuangan yang signifikan. Termasuk, kepemimpinannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

“Termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan. Beliau memimpin Serangan Umum 1 Maret yang menjadi tonggak Indonesia bisa diakui eksistensinya oleh dunia,” ujarnya.

Baca juga: AMMDI Pertanyakan Pihak-pihak yang Permasalahkan Usulan Gelar Pahlawan Nasional Soeharto

Saat ditanya soal kritik publik terkait dugaan pelanggaran HAM dan tuduhan genosida yang kerap diarahkan kepada Soeharto, Fadli mengatakan tidak terdapat pembuktian historis maupun hukum atas tuduhan tersebut.

“Enggak pernah ada buktinya kan. Enggak pernah terbukti. Pelaku genosida apa? Enggak ada. Saya kira enggak ada itu,” kata Fadli.

Lebih lanjut, Fadli menegaskan penilaian gelar pahlawan dilakukan berdasarkan fakta sejarah dan jasa, bukan opini politik.

“Kita bicara sejarah, fakta, dan data. Semua yang diusulkan ini datangnya dari masyarakat dan sudah ada kajian berlapis. Jadi soal memenuhi syarat, itu sudah memenuhi syarat,” ucapnya.

Dewan GTK menyampaikan terdapat 49 nama yang masuk dalam daftar kajian tahun ini. Dari jumlah itu, ada 24 nama diprioritaskan untuk disampaikan ke Presiden Prabowo.

Jumlah akhir penerima gelar pahlawan nasional akan ditetapkan Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres) jelang peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025.