Golkar Sebut Soeharto Layak Sandang Pahlawan Nasional, Jasa-jasanya Besar Ikut Bangun Papua

Kebijakan ini, bagi Robert, bukan sekadar pemindahan penduduk dari Jawa atau Bali ke timur, melainkan strategi besar pemerataan pembangunan dan integrasi nasional.

Soeharto menekankan bahwa seluruh warga negara berhak atas kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera di tanah airnya sendiri.

 Melalui program transmigrasi ini, Pemerintah membangun kawasan permukiman lengkap dengan fasilitas dasar, rumah, sekolah, puskesmas, lahan garapan, hingga jalan penghubung. Dari situlah lahir pusat-pusat pertanian baru seperti di Manokwari, Merauke, Timika, dan Nabire.

"Program transmigrasi ini tidak hanya tentang ekonomi, tetapi juga nation building. Dengan mengalirkan penduduk dari berbagai daerah ke Irian Jaya, program ini memperkuat rasa persaudaraan sebangsa dan mempererat kehadiran negara di wilayah yang jauh dari pusat Pemerintahan. termasuk di ujung timur Nusantara," ujarnya.

Bagi mantan Ketua Fraksi Golkar ini, kontribusi Soeharto dalam mempertahankan wilayah, menegakkan kedaulatan negara sekaligus menghadirkan pembangunan dan kesejahteraan yang merata di seluruh kawasan, merupakan dasar yang kuat untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. 

Karena itu, dia mendukung penuh pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. 

"Dengan fakta historis dan kontribusi konkret tersebut, kami meminta Pemerintah dapat mempertimbangkan secara objektif dan menyeluruh untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal (Purn.) Soeharto sebagai bagian dari penghormatan atas jasa-jasanya bagi kedaulatan Republik Indonesia," pungkasnya.

Penjelasan pemerintah

Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menyatakan bahwa Soeharto memenuhi syarat untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Ia menilai Soeharto berjasa dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Operasi Pembebasan Irian Barat, serta memiliki rekam jejak perjuangan yang telah dikaji oleh tim peneliti.

“Enggak pernah ada buktinya kan? Enggak pernah terbukti. Pelaku genosida apa? Enggak ada. Saya kira enggak ada itu,” ujar Fadli di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Menimbang Ingatan dan Demokrasi

Wacana gelar pahlawan untuk tokoh kontroversial seperti Soeharto bukan sekadar soal penghargaan negara.

Ia menyangkut ingatan kolektif bangsa, arah demokrasi, dan posisi kebebasan sipil di masa depan.

Ketika sejarah kelam tidak diakui atau dibahas secara terbuka, risiko pengulangan menjadi nyata.

Pemerintah dan masyarakat sipil dihadapkan pada pilihan: membenahi narasi sejarah atau membiarkan generasi mendatang tumbuh tanpa pelajaran dari masa lalu.