Gelar Pahlawan Nasional
Wacana Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Dikritik, Wamensos: Ikhlaskan yang Terjadi di Masa Lalu
Wamensos meminta masyarakat untuk melupakan sejarah kelam di masa lalu. Hal ini menanggapi kritikan wacana pemberian gelar pahlawan ke Soeharto.
Hal tersebut, ia tegaskan kembali, demi masa depan bangsa.
"Lebih baik ke depan ini melakukan rekonsiliasi. Kita kemudian saling mengikhlaskan apa-apa yang terjadi di masa lalu demi bangsa kita di masa depan dan generasi akan datang."
"Agar kita juga tidak dihantui oleh masalah-masalah masa lalu yang penuh kegelapan, kekerasan, karena konflik ideologi dan politik. Sudahlah, itu jadi catatan hitam," tegas Agus.
Ragam Kritik Wacana Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional
Wacana Soeharto diberi gelar pahlawan nasional memunculkan kritik dari berbagai pihak.
Beberapa organisasi masyarakat (ormas) seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah, hingga lembaga independen seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (KontraS) mengecam wacana tersebut.
Mustasyar PBNU Ahmad Mustofa atau Gus Mus menolak keras Soeharto diberi gelar pahlawan nasional.
Dia mengenang ketika di rezim Soeharto, kepemimpinan mantan Panglima ABRI (kini TNI) itu menyisakan luka bagi banyak ulama dan kiai.
Gus Mus menceritakan ketika plang NU dilarang untuk dipasang hingga sejumlah ulama dipaksa masuk ke Partai Golkar.
Sekilas informasi, Partai Golkar saat itu dianggap sebagai partai pemerintah dan motor penggerak politik Soeharto.
“Banyak kiai yang dimasukin sumur. Adik saya, Kiai Adib Bisri, keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” tuturnya pada Rabu (5/11/2025).
Sementara, Pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Usman Hamid, menganggap gelar pahlawan harus diberikan kepada sosok yang memegang nilai kebenaran dan keberanian moral hingga akhir hayatnya.
“Kalau meninggal dalam status tersangka atau terdakwa, apalagi terkait pelanggaran HAM atau korupsi, sulit disebut pahlawan,” ujar Usman pada Kamis (6/11/2025).
Baca juga: Golkar Sebut Soeharto Layak Sandang Pahlawan Nasional, Jasa-jasanya Besar Ikut Bangun Papua
Usman menyoroti status hukum Soeharto yang tidak pernah tuntas.
Ia menyebut Soeharto sebagai salah satu pemimpin paling buruk di Asia Tenggara, menurut sejumlah kajian internasional.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.