Isu UU Pesantren Dilebur UU Sisdiknas, Dewan Pendidikan Tinggi Ungkap Poin Penting

Keterbukaan akses informasi, dengan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas wawasan serta meningkatkan kompetensi santri.

Penjaminan mutu dan penilaian kualitas, melalui sistem asesmen yang objektif untuk menjamin kualitas lulusan.

Tata kelola dan manajemen, berfokus pada integrasi serta pembaruan database santri dan alumni agar lebih akurat dan mudah dimanfaatkan.

Delapan bidang tersebut menggambarkan arah pembangunan pendidikan pesantren yang tidak hanya religius, tetapi juga produktif dan modern.

Lebih jauh, Amich menegaskan bahwa pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tetapi juga institusi sosial dan kultural yang memiliki peran strategis dalam sejarah bangsa.

“Religious authority ada di pesantren. Dari sinilah peradaban bangsa ini dibangun. Lulusan pesantren akan menjadi kelas menengah terdidik yang mengubah wajah Indonesia,” ujarnya.

Ia menyebut, pesantren memiliki lima dimensi peran utama — sosial, pendidikan, ekonomi, politik, dan budaya — yang menjadikannya sebagai kekuatan masyarakat sipil paling berkelanjutan di Indonesia.

Dalam sejarah panjangnya, pesantren tidak hanya melahirkan ulama, tetapi juga cendekiawan, pemimpin masyarakat, hingga tokoh-tokoh publik lintas generasi.

“Dalam sejarah Indonesia modern, faktanya membuktikan bahwa pesantren telah menjadi genealogi intelektual Muslim Indonesia yang terus melahirkan cendekiawan, ulama, dan pemimpin publik lintas generasi,” tutup Amich.

(Tribunnews.com/ Chrysnha)