Usman Hamid Ingatkan Pentingnya Kontrol Sipil atas Militer dalam Negara Demokrasi

Ringkasan Berita:

• Usman Hamid menegaskan hubungan sipil-militer dalam negara demokrasi harus dibangun di atas kontrol sipil, netralitas militer, dan akuntabilitas institusi.
• Ia mengingatkan bahwa militer pernah menjadi aktor dominan sejak era Orde Baru, dan dominasi itu tidak boleh diulang karena berpotensi mengurangi ruang demokrasi serta akuntabilitas.
• Ia menekankan perlindungan HAM harus menjadi prioritas utama dalam membangun hubungan sipil-militer yang konstruktif.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan bahwa dalam konteks negara demokrasi, hubungan sipil-militer harus dibangun di atas tiga pilar utama yakni kontrol sipil, netralitas militer, dan akuntabilitas institusi. 

Menurutnya, ketiga prinsip tersebut menjadi fondasi penting agar demokrasi berjalan sehat dan tidak terjebak pada praktik masa lalu.

Usman Hamid adalah Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia sejak 2017.

Ia tercatat pernah aktif di KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), sebuah lembaga yang fokus pada advokasi korban pelanggaran HAM.

Usman Hamid juga salah satu aktivis yang terlibat dalam gerakan reformasi 1998, terutama dalam advokasi kasus penculikan aktivis.

Usman menjelaskan, pengalaman sejarah Indonesia menunjukkan bahwa militer pernah menjadi aktor dominan dalam pemerintahan, khususnya sejak era Orde Baru. 

Dominasi tersebut, kata dia, tidak seharusnya diulang karena berpotensi mengurangi ruang demokrasi dan akuntabilitas. 

Ia menekankan perlunya menjaga agar peran militer tetap berada dalam kerangka konstitusi dan tidak meluas ke ranah sipil.

Pandangan ini disampaikan Usman Hamid dalam sebuah diskusi publik bertajuk Netralitas dan Akuntabilitas Militer yang digelar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) dikutip Sabtu (15/11/2025).

Dalam paparannya, Usman juga menyinggung soal penulisan ulang sejarah yang berpotensi mengaburkan fakta pelanggaran HAM berat di masa lalu. 

Ia menilai hal itu dapat menghambat proses keadilan transisi yang semestinya menjadi bagian dari perjalanan demokrasi Indonesia.

Lebih lanjut, Usman menekankan bahwa perlindungan HAM harus menjadi prioritas utama dalam membangun hubungan sipil-militer yang konstruktif. 

Ia mengingatkan adanya dinamika yang perlahan memberi legitimasi bagi militer untuk kembali menduduki jabatan sipil, sehingga penting memastikan mekanisme kontrol dan akuntabilitas tetap dijalankan.

“Jika kita ingin membangun hubungan sipil-militer yang sehat, maka perlindungan HAM harus ditempatkan sebagai agenda utama,” ujar Usman Hamid.

Potensi ancaman

Ketua Badan Pengurus CENTRA Initiative Al Araf mengingatkan Indonesia tengah menghadapi potensi konflik nyata di Laut China Selatan dan perbatasan Ambalat yang membutuhkan postur pertahanan outward looking atau memandang ke luar dengan teknologi tinggi.

”Namun hampir 70 persen anggaran pertahanan kita habis untuk belanja pegawai dan rutin. Hanya 20-30 persen untuk alutsista,” paparnya.

Dalam kondisi cekak anggaran, Al Araf mengkritik keras pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) dan pelibatan TNI di proyek food estate atau lumbung pangan yang dinilainya memboroskan anggaran tanpa hasil yang jelas. 

”Kapasitas perang hari ini ditentukan teknologi. Bagaimana mau melatih mereka profesional? Satu butir peluru itu mahal sekali,” tutur Al Araf.

Beberapa waktu lalu, ia juga menyoroti peran dan fungsi militer yang saat ini sudah mulai bergeser.

"Tren politisasi terhadap militer dan perluasan peran non-tempur berpotensi mengaburkan fungsi utama TNI," ujarnya ketika itu.

Menurutnya, masyarakat telah sepakat mengalokasikan anggaran besar, termasuk untuk alutsista modern, dengan harapan TNI menjadi profesional, tidak berbisnis, dan tidak berpolitik.