Viral Ucapan ‘MBG Tak Butuh Ahli Gizi’, Wakil Ketua DPR Cucun Angkat Bicara dan Minta Maaf

“Saya minta maaf kalau pernyataan saya menimbulkan polemik. Justru saya ingin profesi ahli gizi tetap ada dan diperkuat dalam program MBG,” ujar Cucun, dikutip Kompas.com.

Suara Ahli Gizi

Kalangan ahli gizi menilai pernyataan Cucun berpotensi meremehkan profesi mereka.

Ketua Umum Persagi, Doddy Izwardy, menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar distribusi makanan, tetapi juga mencakup edukasi dan pemantauan gizi.

“Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar memberi makanan, tetapi juga ada edukasi dan pemantauan gizi. Karena itu, tenaga ahli gizi profesional harus tetap dilibatkan agar kualitas program terjaga,” ujar Doddy.

Baca juga: Sosok Yasika Aulia Ramadhani, Anak Anggota DPRD Sulsel Kelola 41 Dapur MBG, Harta Ayahnya Rp92 M

Poin-poin Klarifikasi Cucun

• Konteks pengawasan DPR: Pernyataan muncul dari fungsi pengawasan, bukan penolakan terhadap profesi ahli gizi.
• Keluhan di lapangan: Ada laporan tenaga gizi tidak sesuai dengan mitra penyedia layanan MBG.
• RDP Komisi IX: Forum resmi memutuskan perlunya solusi atas kelangkaan tenaga profesional.
• MoU belum berjalan: PERSAGI dan BGN baru menindaklanjuti MoU sejak Oktober, memicu kekisruhan di lapangan.
• Perpindahan tenaga gizi: Terjadi kasus ahli gizi berpindah antar dapur penyedia layanan, sehingga perlu penertiban.
• Usulan forum: Ada pihak yang mengusulkan agar jabatan tidak lagi memakai embel-embel “ahli gizi” bila diganti profesi lain.
• Permintaan maaf: Cucun menyatakan klarifikasinya sebagai bentuk tanggung jawab publik atas polemik yang terjadi.
• Sikap Cucun: Menolak penghapusan peran ahli gizi, justru memperjuangkan agar profesi ini tetap utama dalam program MBG.

Klarifikasi dan permintaan maaf ini menegaskan bahwa polemik soal ucapan “tak butuh ahli gizi” bukanlah penolakan profesi, melainkan bagian dari dinamika pengawasan DPR terhadap pelaksanaan program MBG. Isu ini membuka ruang diskusi lebih luas tentang pentingnya tenaga gizi dalam kebijakan publik yang menyentuh langsung kualitas hidup masyarakat.