Uang Rakyat untuk Tanah Negara? KPK Dalami Dugaan Modus Gila di Proyek Whoosh

Budi menjelaskan, modus yang tengah didalami penyidik adalah negara dipaksa membeli lahan yang sebenarnya sudah tercatat sebagai aset negara.

“Artinya negara membeli kembali yang sebetulnya tanah itu adalah milik negara. Modus-modus seperti ini masih terus didalami terkait dengan pengkondisian-pengkondisian dalam proses pengadaan lahannya begitu,” jelasnya.

Selain itu, KPK juga menelusuri dugaan penggelembungan harga atau markup dalam proses pembebasan lahan.

KPK Ungkap Laporan Awal

Indikasi praktik jual beli tanah negara ini sebelumnya diungkapkan Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, pada Senin (10/11/2025).

“Jadi kami tidak sedang mempermasalahkan Whoosh itu, tapi kita dengan laporan yang ada ini adalah, ada barang milik negara yang dijual kembali kepada negara, dalam pengadaan tanahnya ini,” ujar Asep.

Asep menekankan bahwa untuk proyek strategis nasional, lahan milik negara seharusnya tidak perlu diperjualbelikan.

“Tanah-tanah milik negara, seharusnya ini proyek pemerintah proyek negara ya harusnya tidak bayar,” katanya.

Penyelidikan Awal Tanah Negara

Hingga Senin (17/11/2025), KPK mengonfirmasi proses hukum masih berada pada tahap penyelidikan. Sejumlah pihak yang diduga mengetahui proses pengadaan lahan telah dimintai keterangan.

“Sudah lumayan ya, yang diminta keterangan sudah cukup banyak dan ini masih terus dilakukan,” ujar Budi.

Namun, KPK belum merinci siapa saja pihak yang dipanggil, baik dari instansi pemerintah, perusahaan, maupun pengembang di sekitar stasiun.

“Karena ini memang di tahap penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan pihak-pihak mana saja yang didalami, diminta keterangan. Tapi tentu pihak-pihak yang diduga mengetahui ataupun berkaitan dengan proses-proses pengadaan lahan,” tuturnya.

Baca juga: KPK Temukan Dugaan Tanah Negara Dijual untuk Pengadaan Lahan Whoosh, Menteri ATR: Belum Tahu

Fokus Korupsi Lahan Whoosh

KPK menegaskan penyelidikan ini murni berfokus pada dugaan tindak pidana korupsi dalam pembebasan lahan, bukan pada operasional Kereta Cepat Whoosh.

Saat ini, tim masih mengumpulkan data dan informasi (pulbaket — pengumpulan bahan keterangan) untuk menemukan minimal dua alat bukti sebelum menentukan apakah kasus dapat naik ke tahap penyidikan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak di luar KPK yang disebut mengetahui proses pengadaan lahan belum memberikan tanggapan resmi. Tribunnews akan terus memantau perkembangan kasus ini.