Puan Minta Kasus Bullying di Sekolah Tak Boleh Terulang: Ini Sudah Darurat

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan bahwa kasus perundungan tak bisa dibiarkan dan harus diusut secara transparan.

"Sekolah harus menjadi ruang aman dan setiap pihak di lingkungan sekolah harus bertanggung jawab mencegah dan menangani perundungan," katanya di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Ia berharap tidak ada lagi korban-korban dengan kejadian serupa dan itu membutuhkan kerja sama keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Menteri PPPA yang datang langsung ke rumah duka menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya korban. 

Sejak awal, Kemen PPPA telah berkoordinasi dengan UPTD PPA Kota Tangerang Selatan dan Dinas PPPA terkait. 

"Hari ini kami hadir untuk memberikan penguatan kepada keluarga,” ujar Menteri PPPA.

Dari hasil koordinasi Kemen PPPA melalui Tim Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA 129) dengan UPTD PPA Kota Tangerang Selatan, perundungan terhadap korban diduga terjadi sejak Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). 

Korban pernah mengalami pemukulan dan kembali dianiaya pada 20–25 Oktober 2025 oleh teman sebangkunya dan sejumlah siswa lain.

Korban diduga dipukul menggunakan kursi besi hingga mengalami luka parah di bagian kepala, yang kemudian menyebabkan penurunan fungsi tubuh hingga akhirnya dirawat intensif di RS Fatmawati.

Kepala UPTD PPA Kota Tangerang Selatan Tri Purwanto menjelaskan, pihaknya melakukan pendampingan dan koordinasi lintas sektor dengan Dinas Pendidikan serta Unit PPA Polres Tangerang Selatan.

"Sejak awal laporan diterima, kami langsung melakukan asesmen, memberikan dukungan psikologis kepada keluarga korban, serta berkoordinasi dengan kepolisian dan pihak sekolah,” ujar Tri Purwanto.

Kemudian, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tangerang Selatan Cahyadi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menangani kasus ini secara menyeluruh. 

“Kami memastikan seluruh proses penanganan berlangsung cepat, terukur, dan sesuai standar perlindungan anak,” ujar Cahyadi.

(Tribunnews.com/Deni/Rina)