Satu Data Sosial Nasional: DTSEN Dipersenjatai Enkripsi Baru dan Audit Keamanan

Satu Data Sosial Nasional: DTSEN Dipersenjatai Enkripsi Baru dan Audit Keamanan

Ringkasan Berita:

• BPS menggandeng BSSN dan BRIN untuk memperkuat keamanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi basis utama penyaluran bansos dan program perlindungan sosial.
• BSSN menemukan dan menutup sejumlah kerentanan aplikasi, menyiapkan teknologi enkripsi generasi terbaru guna menghadapi ancaman siber yang berkembang.
• BRAN mengaudit sistem DTSEN, sementara BPS mengonsolidasikan 3 basis data nasional (P3KE, Regsosek, DTKS) agar penargetan bantuan pemerintah lebih akurat dan aman.

Fahdi Fahlevi/Tribunnews.com
 

TRIBUNNEWS.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat perlindungan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui kolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Penguatan ini menjadi prioritas karena DTSEN akan menjadi basis utama penyaluran bantuan sosial dan program perlindungan pemerintah mulai 2025–2026.

Baca juga: Mendagri Dukung Percepatan Program 3 Juta Rumah Lewat Integrasi DTSEN

Inspektur Utama BPS, Dadang Hardiwan, menegaskan bahwa keamanan data menjadi elemen krusial dalam pembangunan DTSEN. Sistem ini akan digunakan untuk memastikan penargetan program pengentasan kemiskinan, bantuan sosial (bansos), dan berbagai skema perlindungan masyarakat berjalan tepat sasaran.

“DTSEN ini datanya penting—by name, by address—dan menjadi rujukan bagi berbagai program pemerintah. Baik pengentasan kemiskinan, bantuan sosial, maupun perlindungan sosial,” kata Dadang dalam Workshop Kolaborasi Penyusunan Profil Risiko Keamanan DTSEN menjelang Sensus Ekonomi 2026, di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

DTSEN Gabungan Tiga Basis Data Nasional

Dadang menjelaskan, DTSEN dibangun berdasarkan konsolidasi tiga sumber data kementerian/lembaga:

• P3KE – Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dari Kemenko PMK, mencakup sekitar 136 juta nama dalam basis data pensasaran (data 2024).
• Regsosek – Registrasi Sosial Ekonomi milik Bappenas, hasil pendataan 2022 dengan cakupan ±98 persen penduduk Indonesia.
• DTKS – Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, yang memuat ±126 juta individu dalam kategori kesejahteraan sosial (update 2023).

Ketiga sumber ini dikonsolidasikan untuk menghasilkan satu referensi nasional agar tidak terjadi tumpang-tindih penerima bantuan.

BSSN: Kerentanan Aplikasi Telah Ditangani

Deputi Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Mayjen TNI Bondan Widiawan, mengatakan pihaknya telah melakukan asistensi keamanan siber kepada BPS, termasuk identifikasi dan penyelesaian sejumlah kerentanan aplikasi.

“Ancaman siber bersifat dinamis dan terus berubah setiap waktu. Penilaian keamanan hari ini belum tentu relevan pada periode berikutnya,” ujarnya.

BSSN juga menyiapkan teknologi pertukaran data yang telah dilengkapi enkripsi generasi terbaru. Teknologi ini dirancang agar tahan terhadap ancaman komputasi masa depan, termasuk serangan berskala besar berbasis advanced computing.

“BSSN memberikan asistensi untuk mengantisipasi serangan-siber, termasuk dengan teknologi enkripsi yang sudah disiapkan menghadapi ancaman ke depan,” tambahnya.

BRIN Auditing Sistem DTSEN

Di sisi lain, Deputi Riset dan Inovasi BRIN, R. Hendrian, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung BPS melalui audit teknologi dan aplikasi DTSEN untuk memastikan kepatuhan sistem terhadap standar keamanan dan operasional yang ditetapkan BPS.

“Kolaborasi BPS, BSSN, dan BRIN diharapkan menjadi fondasi data pemerintah yang aman,” kata Hendrian.

Dengan perlindungan DTSEN yang lebih kuat, pemerintah menargetkan distribusi program bantuan sosial menjadi lebih efisien dan akurat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan data nasional.