Polemik Ijazah Melebar hingga KIP, Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Jokowi Egois dan Singgung Arsul Sani

Ringkasan Berita:

• Polemik ijazah Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) masih terus berkepanjangan.
• Bahkan, hingga ke sidang sengketa informasi terkait ijazah Jokowi yang bergulir di level Komisi Informasi Pusat (KIP), dengan sidang terbarunya yang digelar pada Senin (17/11/2025).
• Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, menilai polemik ijazah ini tak berkesudahan karena ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tersebut egois.

TRIBUNNEWS.COM - Kuasa hukum pakar telematika Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, menyinggung nama Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani saat menanggapi polemik ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang tak kunjung menemukan titik akhirnya.

Polemik tersebut bercabang-cabang, salah satunya ke sidang sengketa informasi tentang ijazah Jokowi yang bergulir di level Komisi Informasi Pusat (KIP), dengan sidang terbarunya yang digelar pada Senin (17/11/2025).

Dalam sidang sengketa KIP tersebut, justru terungkap sejumlah kontroversi.

Di antaranya arsip pencalonan Jokowi saat maju sebagai Wali Kota Solo telah dimusnahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surakarta hanya dalam waktu satu tahun.

Lalu, pernyataan bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak memiliki dokumen kartu rencana studi (KRS) maupun laporan kuliah kerja nyata (KKN) atas nama Jokowi.

Sidang sengketa di KIP ini pun menjadi indikasi bahwa polemik keabsahan ijazah Jokowi terus merembet ke mana-mana.

Lantas, Ahmad Khozinudin menilai polemik ijazah Jokowi seharusnya tidak perlu berlarut-larut sampai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merasa harus turun tangan.

Menurutnya, perkara dokumen pendidikan ini tak berkesudahan karena ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tersebut egois.

Sebab, Jokowi hingga kini masih tidak mau menunjukkan ijazahnya.

Hal ini disampaikan Ahmad dalam program Kompas Petang yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Rabu (19/11/2025).

"Perkara ini menjadi lama, panjang, dan melelahkan, menguras energi anak bangsa," ujar Ahmad.

Baca juga: Rismon Sianipar Sebut Adanya Pembungkaman Hak Peneliti Terkait Ijazah Jokowi

"Bahkan, belakangan partai yang bernama PSI ikut-ikutan nimbrung, ikut mengeluarkan tenaga, padahal juga tidak dibutuhkan dalam kasus ini," tambahnya.

"Itu sebab pangkalnya adalah karena adanya egoisme seorang Joko Widodo yang berulang kali diminta untuk menunjukkan ijazahnya, selalu berdalih 'apa kewenangan rakyat untuk meminta' dan 'apa kewajiban saudara Joko Widodo untuk memperlihatkan itu kepada rakyat,'" imbuh Ahmad.

Kemudian, Ahmad menyinggung Arsul Sani, hakim MK yang belakangan menjadi sorotan lantaran menunjukkan ijazah aslinya ketika menghadapi tudingan ijazah palsu.

Ahmad menilai Arsul Sani menjadi contoh yang baik sebagai seorang negarawan ketika publik mempertanyakan keabsahan riwayat pendidikannya.