KPK Fokus Cari Peristiwa Pidana dalam Penyelidikan Baru Terkait BPKH
KPK menegaskan pihaknya tengah melakukan pendalaman serius terkait laporan dugaan korupsi yang melibatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
lihat foto
Kedua, proses pengadaan fasilitas jemaah di Arab Saudi, mencakup akomodasi, katering, dan transportasi.
KPK menyoroti potensi ketimpangan antara biaya yang dikeluarkan dengan kualitas fasilitas yang diterima jemaah.
"Jangan sampai di sini uang yang disediakan besar, tapi ternyata di sana pada saat dilakukan bidding, nanti pemenang lelangnya justru menang yang paling jelek, harganya malah tinggi," ungkap Asep beberapa waktu lalu.
Merespons langkah KPK, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, memastikan pihaknya menghormati proses hukum dan siap bersikap transparan.
Ia juga menegaskan bahwa isu ini tidak memengaruhi keamanan dana haji.
"BPKH memastikan kepada seluruh jemaah haji Indonesia dan masyarakat luas bahwa pengelolaan dana haji tetap berlangsung secara profesional, aman, dan akuntabel," ujar Fadlul.
Terkait isu kargo yang juga menjadi sorotan, BPKH telah memberikan klarifikasi bahwa anak usahanya, BPKH Limited, hanya bertindak sebagai mitra lokal (local partner) di Arab Saudi dan tidak bertanggung jawab atas operasional maupun keterlambatan pengiriman barang jemaah.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.