4 Poin Tanggapan Gus Yahya Soal Ultimatum Mundur dari Ketua Umum PBNU: Tegas Ingin Tuntaskan Mandat

Ringkasan Berita:

• KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya memberikan tanggapan mengenai ultimatum untuk mundur dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
• Ada tiga poin dalam tanggapan Gus Yahya.
• Desakan agar Gus Yahya mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum PBNU berembus sejak Jumat (21/11/2025) lalu, tepatnya dari beredarnya Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU tertanggal Kamis, 20 November 2025.

TRIBUNNEWS.COM - Di tengah ultimatum untuk mundur dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya telah memberikan tanggapannya.

Adapun desakan agar Gus Yahya mundur dari jabatan sebagai pemimpin tertinggi kepengurusan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada 31 Januari 1926 tersebut berembus sejak Jumat (21/11/2025) lalu.

Tepatnya setelah beredarnya Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU tertanggal Kamis 29 Jumadal Ula 1447 H/20 November 2025 M.

Risalah tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Dewan Syura PBNU KH. Miftachul Akhyar selaku pemimpin rapat.

Dalam risalah ini, salah satu poin penting yang termuat adalah meminta agar KH Yahya Cholil Staquf untuk mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum PBNU dalam waktu tiga hari sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriah PBNU.

Apabila dalam waktu tiga hari tidak juga mengundurkan diri, maka Gus Yahya akan diberhentikan secara resmi oleh Rapat Harian Syuriah PBNU.

Menurut Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU, alasan di balik desakan Gus Yahya untuk mundur adalah mengundang narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) serta dugaan masalah tata kelola keuangan organisasi.

Setelah risalah rapat dan desakan untuk mundur beredar, Gus Yahya diketahui menghadiri rapat tertutup bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) yang digelar di Hotel Novotel Samator Surabaya, Sabtu (22/11/2025) malam, dikutip dari TribunJatim.

Dalam kesempatan tersebut Gus Yahya sempat memberikan tanggapan soal ultimatum untuk mundur dari kursi Ketua Umum PBNU di hadapan awak media.

Berikut empat poin tanggapan Gus Yahya:

1. Mempersilakan Para PWNU Lakukan Koordinasi

Gus Yahya mempersilakan PWNU tingkat provinsi untuk melakukan koordinasi mengenai beredarnya isu desakan agar dirinya mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU.

"Mereka saya persilakan untuk melakukan koordinasi di antara PWNU untuk membuat kesepakatan menyikapi apa yang sedang berlangsung ini. Mereka akan bekerja independen," kata Gus Yahya, setelah pertemuan dengan para Ketua PWNU tingkat provinsi di Surabaya, Minggu (23/11/2025) dini hari, dilansir Surya.com.

Baca juga: Gegara Tokoh Pro-Zionis, Gus Yahya Dulu Didesak Dicopot dari MWA UI, Kini Isu Ketum PBNU Dimakzulkan

2. Belum Terima Surat Resmi, Salinan Risalah Dinilai Tak Sesuai Standar

Dalam pernyataannya, Gus Yahya mengaku belum menerima dokumen fisik apa pun secara resmi dari Syuriah, termasuk hasil rapat yang meminta dirinya mundur.

Di sisi lain, ia menilai, salinan Risalah Rapat Harian Syuriah yang beredar tidak memenuhi standar resmi organisasi.

Menurutnya, dokumen resmi memakai tanda tangan digital.

"Karena kalau dokumen resmi itu tanda tangannya digital sehingga bisa benar-benar dipertanggungjawabkan, kapan tanda tangannya oleh siapa dan seterusnya itu bisa dipertanggungjawabkan," tutur Gus Yahya.

2. Tak Berniat Mundur

Gus Yahya pun menyatakan dirinya tidak sama sekali berniat atau memiliki keinginan untuk mundur dari Ketua Umum PBNU, mengingat alasan terkait salinan Risalah Rapat Harian Syuriah tersebut.

"Sama sekali tidak pernah terbesit dalam pikiran saya untuk mundur dari Ketua PBNU," tutur tokoh agama kelahiran Rembang, Jawa Tengah 16 Februari 1966 itu.

3. Selesaikan Mandat 5 Tahun Jabat Ketua Umum PBNU

Gus Yahya juga menyinggung mandat dari peserta Muktamar untuk memimpin PBNU sebagai Ketua Tanfidziyah selama 5 tahun.

Sehingga, ia akan menuntaskan satu periode kepemimpinannya.

Ia sendiri resmi ditunjuk menjadi Ketua Umum PBNU masa khidmat 2022-2027 atau periode 2021-2026 dalam Sidang Pleno V Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di gedung serbaguna (GSG) Universitas Lampung, Jumat (24/12/2021).

Putra ulama K.H. M. Cholil Bisri tersebut pun mengaku, sanggup menyelesaikan mandat hingga akhir jabatan.

"Saya mendapat mandat 5 tahun memimpin NU, karena itu akan saya jalani selama 5 tahun," tegas Gus Yahya.

"InsyaAllah, saya sanggup," imbuhnya. 

4. Risalah Rapat Harian Syuriah Tak Miliki Kewenangan

Gus Yahya juga menyebut, Risalah Rapat Harian Syuriah tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan pengurus PBNU, apalagi mencopot jabatan ketua umum.

"Jadi, kalau Rapat Harian Syuriah ini menyatakan atau membuat satu implikasi untuk memberhentikan ketua umum, maka itu tidak sah," ungkap Gus Yahya.

Selanjutnya, Gus Yahya meyakini, polemik di tubuh internal PBNU akan dapat segera diselesaikan demi kebaikan bersama.

"Insyaallah akan ditemukan jalan keluar yang baik untuk kemaslahatan bersama, untuk kemaslahatan umat, bangsa dan negara," ujar Gus Yahya.

"Ini yang kita harapkan dan saya tidak akan berhenti untuk mengupayakan hal itu," ujarnya.

(Tribunnews.com/Rizki A./Igman Ibrahim/Fahdi Fahlevi) (TribunJatim.com/Yusron Naufal Putra)