Pengamat Soroti Upaya Melemahkan Tata Kelola Energi Nasional Lewat Opini Negatif
Emrus Sihombing menilai serangan buzzer terhadap perusahaan energi milik negara belakangan ini bukan terjadi secara alami.
Ringkasan Berita:
- Pakar komunikasi politik menilai serangan opini terhadap perusahaan energi negara bukan terjadi alami, melainkan upaya sistematis untuk melemahkan kredibilitas pemerintah.
- Kelompok kepentingan migas disebut menggunakan opini negatif sebagai senjata untuk menurunkan citra dan menggiring publik agar pengelolaan energi dianggap gagal.
- Dukungan masyarakat dinilai penting untuk melawan serangan opini, sekaligus memperkuat tata kelola dan struktur pengendalian energi nasional.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menilai serangan buzzer terhadap perusahaan energi milik negara belakangan ini bukan terjadi secara alami.
Ia menegaskan, ada upaya sistematis untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintah melalui salah satu badan usaha yang selama ini menjadi benteng ketahanan energi nasional.
“Serangan buzzer adalah target untuk melemahkan perusahaan plat merah yang menguasai energi nasional. Berbagai cara dilakukan agar posisinya runtuh,” kata Emrus saat dihubungi, Senin (24/11/2025).
Emrus Sihombing adalah seorang akademisi, dosen, dan pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH).
Ia menjelaskan, kelompok kepentingan migas menggunakan buzzer sebagai senjata opini untuk menurunkan citra di mata publik. Langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan energi nasional dianggap gagal.
“Opini negatif dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu agar Pertamina tidak lagi menjadi pengendali utama,” jelasnya.
Emrus menekankan pentingnya dukungan publik di tengah situasi ini. Ia melihat perlawanan akan terus terjadi selama tata kelola dan struktur pengendalian energi diperkuat.
“Masyarakat harus mendukung upaya penyelamatan, melawan serangan opini yang diarahkan agar perusahaan energi maju,” ucapnya.
Meski demikian, ia optimistis masyarakat kini lebih cerdas dan tidak mudah terprovokasi oleh opini negatif yang sengaja digencarkan untuk merusak citra.
“Tentunya saat ini publik lebih pintar, tidak mudah terprovokasi, dan tidak ingin Pertamina kalah oleh serangan kepentingan,” katanya.
Ia menambahkan, berbagai kelemahan internal sering dijadikan bahan serangan. Karena itu, perlindungan terhadap badan usaha energi harus menjadi kepentingan bersama.
“Melalui celah yang ada, pihak tertentu berusaha menjatuhkan. Maka kita harus menjaga agar kepentingan bangsa tidak dirusak,” ujarnya.
Satu di antara isu yang santer adalah soal Pertalite tercampur air.
Isu ini sempat ramai di Jawa Timur, namun hasil pemeriksaan resmi menyatakan tidak ditemukan kontaminasi.
Pertamina bersama DPR RI menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar dan meminta masyarakat tetap tenang
Sumber: Tribunnews.com
| Kejagung Ungkap Fakta Baru Skandal Petral, Jejak Riza Chalid Kian Menguat |
|
|---|
| Pemberantasan Mafia Migas di Indonesia Membutuhkan Dukungan Politik DPR |
|
|---|
| Transisi Energi Disebut Perlu Penyelarasan Kebijakan dan Teknologi Memumpuni |
|
|---|
| KPK Buru Bukti Korupsi Petral ke Singapura, Malaysia, dan Arab Saudi |
|
|---|
| Sidang Korupsi Minyak Pertamina Memanas, JPU hingga Saksi Debat Soal HPS Impor BBM |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/pakar-komunikolog-emrus-sihombing-214321rfsa.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.