Rp203 Triliun Mengendap di Bank, Mendagri: Kepala Daerah Sibuk Susun Kabinet

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap fakta mengejutkan: dana milik pemerintah daerah hingga Rp203 triliun masih mengendap di bank. 

Alasannya, banyak daerah memilih menahan belanja karena khawatir gaji pegawai dan biaya operasional Januari 2026 terlambat dibayar.

Dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (24/11/2025), Tito menjelaskan bahwa hingga 23 November, gabungan dana provinsi, kabupaten, dan kota belum digerakkan secara optimal.

“Ada totalnya lebih kurang Rp203 triliun dari seluruh gabungan provinsi, kabupaten, kota,” ujar Tito.

Menurutnya, ketakutan birokrasi menjadi salah satu penyebab. 

Daerah menyiapkan cadangan agar gaji pegawai tidak tertunda bila transfer pusat terlambat.

Selain itu, pergantian kepala daerah pada Februari 2025 ikut memperlambat eksekusi anggaran. 

Baca juga: Tinjau MPP Denpasar, Tito Karnavian Pastikan Pembebasan BPHTB dan PBG Berjalan Efektif

Banyak pejabat baru masih sibuk menyusun struktur pemerintahan, mulai dari penunjukan kepala dinas hingga sekda.

“Mereka lagi nyusun dalam tanda petik kabinetnya lah. Itu membuat perlambatan,” jelas Tito.

Tak berhenti di situ, sebagian daerah juga menahan anggaran untuk membayar kontrak proyek akhir tahun yang baru cair setelah pekerjaan rampung.

Akibatnya, belanja daerah secara nasional baru mencapai 68 persen, sementara pendapatan sudah di kisaran 82–83 persen. 

Pemerintah pusat mendorong agar serapan anggaran bisa naik ke level 75–80 persen demi menggerakkan ekonomi daerah.