Tidak Ada Alasan Rasional Hapus Pilkada Langsung, Wacana Pemilihan Melalui DPRD Dinilai Dipaksakan

Ringkasan Berita:

• Jeirry Sumampow menilai tak ada alasan kuat untuk menghapus pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung
• Jeirry berpandangan, anggapan pilkada langsung berbiaya mahal merupakan alasan yang diulang-ulang untuk memaksakan wacana pilkada melalui DPRD
• Karena itu, ia mendorong masyarakat untuk terus membuat gerakan terhadap upaya menghapus pilkada langsung

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, menilai tak ada alasan kuat untuk menghapus pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. 

"Karena kalau kita lihat narasi-narasi yang dibangun oleh mereka ya di media sosial atau di media-media massa, sebetulnya enggak ada alasan yang cukup kuat untuk kita kembali ke sana (pilkada melalui DPRD) ya," kata Jeirry dalam diskusi bertajuk "Kita Tolak Pilkada Tak Langsung" yang digelar secara daring, Minggu (4/1/2026).

Baca juga: Pilkada Melalui DPRD: Mengubah Kepala Daerah Jadi Petugas Partai, Karpet Merah Bagi Oligarki

Jeirry berpandangan, anggapan pilkada langsung berbiaya mahal merupakan alasan yang diulang-ulang untuk memaksakan wacana pilkada melalui DPRD.

"Nah, masalahnya alasan yang rasional dan waras itu tidak bisa ditemukan. Karena itu adalah mengulang-ulang alasan politik yang sebetulnya tidak substansial dan kemudian makin kedengaran garing alasannya kan gitu," ujarnya. 

Karena itu, ia mendorong masyarakat untuk terus membuat gerakan terhadap upaya menghapus pilkada langsung. 

"Jadi gerakan penolakan terhadap Pilkada tidak langsung memang harus kita pelihara terus dan kita kencangkan terus karena semakin lama saya kira semakin banyak masyarakat yang mulai sadar," tegas Jeirry.

Sebelumnya beberapa partai lain telah menyatakan dukungannya terhadap wacana Pilkada melalui DPRD. Di antaranya yakni Golkar dan PKB.

Golkar mengusulkan Pilkada melalui Dewan DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya. 

“Kami yakin pilkada lewat DPRD lebih tepat. Tapi ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil dalam sambutannya di puncak HUT ke-61Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Sementara itu PKB menilai pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bisa menekan kasus-kasus korupsi di tingkat daerah. 

"Perubahan sistem ini akan menekan kasus-kasus korupsi kepala daerah," kata Daniel kepada wartawan, Senin (22/12/2025).

Baca juga: Tolak Wacana Pilkada Melalui DPRD, Partai Buruh: Potensi Politik Uang Justru Lebih Brutal

Meskipun demikian ada juga partai yang meminta usulan tersebut dikaji lebih mendalam, diantaranya PDIP dan Demokrat.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah mengatakan mahalnya ongkos pilkada langsung tak akan bisa ditekan hanya dengan mengubah mekanisme pemilihan.

"Untuk mengurai masalah ongkos biaya tinggi pilkada tidak serta merta bisa diselesaikan dengan pilkada lewat DPRD, itu jumping conclusion," ujarnya Senin (22/12/2025).