Dugaan Korupsi Kuota Haji
Mahfud MD Cerita 4 Menteri Agama Terjerat Korupsi Dana Haji, Sebut Ini Masalah Serius
Mahfud MD menyoroti kasus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, menurutnya persoalan ini serius karena menyangkut kegiatan keagamaan
Mahfud juga menegaskan bahwa besarnya dana dalam penyelenggaraan ibadah haji kerap menjadi godaan.
"Ini bisa diselesaikan secara objektif, karena haji ini (adalah) tempat orang Islam mengatraksikan ibadah yang sangat mulia, agung, masif, massal, sehingga ini menggoda. Uangnya besar," jelas Mahfud MD.
Mahfud berharap kasus dugaan korupsi kuota haji ini dapat diselesaikan secara tuntas dan objektif, sekaligus menjadi pelajaran agar penyelenggaraan ibadah haji ke depan lebih bersih dan transparan.
4 Menteri Agama Jadi Tersangka
Sudah ada empat Menteri Agama yang pernah menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Tiga di antaranya divonis bersalah. Berikut rincian keempatnya.
1. K.H. Muhammad Wahib Wahab
K.H. Muhammad Wahib Wahab adalah ulama Nahdlatul Ulama yang juga mantan Menteri Agama pada masa Presiden Soekarno (10 Juli 1959–6 Maret 1962).
Mantan Menteri Agama Orde Lama ini dihukum penjara karena kasus korupsi finansial di Departemen Agama.
Tidak banyak sumber yang menceritakan detail kasusnya, namun ia diketahui pernah dijatuhi hukuman sekitar 6 tahun penjara karena korupsi di masa itu.
2. Said Agil Husin al Munawar
Said Agil Husin al Munawar atau Said Agil adalah mantan Menteri Agama kabinet Gotong Royong (2001–2004).
Ia terpilih menjadi Menteri Agama di era Presiden Megawati Soekarnoputri.
Dia divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus korupsi Dana Abadi Umat (DAU) dan Dana Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di lingkungan Departemen Agama.
Said Agil diduga menerima uang sebesar Rp4,5 miliar dari kedua sumber tersebut.
Dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini sempat berkilah dan menyebut uang yang diterimanya sebagai "uang lelah".
Alasan itu diklaimnya telah berdasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pengelolaan DAU dan BPIH.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Pakar-Hukum-Tata-Negara-Mahfud-MD-menyoroti-kasus-dugaan-korupsi-kuota-haji.jpg)