Setahun Prabowo Memimpin, WALHI Catat Hutan Indonesia Hilang Setara 4 Kali Jakarta

Ringkasan Berita:

• Deforestasi 2025 capai 283.803 hektare, empat kali Jakarta
• Ambisi ekonomi 8 persen dorong eksploitasi hutan masif
• Banjir bandang dan longsor Sumatra jadi dampak nyata kerusakan hutan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Nasional mencatat sepanjang tahun 2025 terjadi deforestasi seluas 283.803 hektare di Indonesia, setara empat kali luas wilayah DKI Jakarta.

Deforestasi adalah berkurangnya hutan secara permanen karena dialihfungsikan, ditebang, atau dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi.

Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, menandai tren kerusakan hutan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Lonjakan Deforestasi di Era Prabowo

Data WALHI menunjukkan deforestasi pada 2025 melonjak dari 217.000 hektare pada 2024 menjadi 283.803 hektare.

Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI, Uli Arta Siagian, menegaskan peningkatan ini terjadi selama satu tahun pemerintahan Prabowo.

“Sepanjang 2025 kami mencatat deforestasi seluas 283.803 hektare. Ini meningkat dari tahun 2024. Kalau kita lihat data Kemenhut, sepanjang 2024 mereka menyebut deforestasi seluas 217.000 hektare,"  kata Uli dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2026).

Artinya, ada peningkatan deforestasi selama satu tahun Prabowo memimpin,” tambahnya.

Ambisi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen dan Eksploitasi Hutan

Menurut WALHI, lonjakan deforestasi berkorelasi dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ekstraksi sumber daya alam, termasuk hutan, dianggap menjadi cara cepat menopang ambisi tersebut.

“Ekstraksi terhadap sumber daya alam dilakukan secara terus menerus demi pertumbuhan ekonomi 8 persen, maka akan jauh lebih banyak yang dikorbankan dari sistem kehidupan kita, mulai dari ekosistem kemudian sosial ekonomi masyarakat,” ungkap Uli.

WALHI menilai negara melegalkan eksploitasi hutan melalui berbagai model perizinan, mulai dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), hingga Hak Guna Usaha (HGU).

Dampak Nyata: Banjir Bandang dan Longsor

Kerusakan hutan disebut berkontribusi langsung terhadap bencana ekologis. WALHI menyoroti banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai konsekuensi logis dari deforestasi.

“Konsekuensi paling logis adalah bencana ekologis, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat itu luluh lantah akibat salah urus pemerintah terhadap ekosistem penting kita. Salah satunya hutan, daerah aliran sungai,” pungkas Uli.

Baca juga: 53 Kantong Jenazah Korban Longsor Cisarua Diserahkan Basarnas ke DVI Polri, 37 Teridentifikasi

Langkah Mitigasi Pemerintah

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan pemerintah telah melakukan pemantauan hutan berbasis satelit, moratorium izin baru di hutan primer dan gambut, serta restorasi gambut dan mangrove. Indonesia juga berkomitmen menghentikan deforestasi pada 2030 sesuai kerangka kerja global.

Pasca banjir bandang dan longsor di Sumatra pada akhir 2025, pemerintah mencabut izin usaha 28 perusahaan yang dinilai berkontribusi atas bencana dengan kerugian ekonomi mencapai Rp38,48 triliun–Rp200 triliun dan korban jiwa 1.204 orang.