TNI Berlakukan Siaga 1 Timur Tengah, DPR: Masyarakat Tak Perlu Khawatir

Ringkasan Berita:

• Militer Indonesia tetapkan status kewaspadaan tertinggi menyusul ledakan perang besar di Timur Tengah.
• Telegram rahasia bocor ungkap instruksi patroli objek vital hingga rencana evakuasi massal WNI.
• DPR minta publik tenang dan jangan panik karena negara sedang bekerja menjaga keselamatan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menilai penetapan status Siaga 1 oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merupakan langkah antisipatif yang logis di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.

Kebijakan TNI ini diambil setelah situasi di Timur Tengah memanas akibat serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei. 

Amelia menegaskan bahwa langkah TNI menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memitigasi dampak global terhadap keamanan nasional.

"Situasi ini mencerminkan pendekatan early precaution dalam manajemen keamanan negara. Konflik Timur Tengah sering memiliki efek rambatan, baik terhadap stabilitas ekonomi global maupun keamanan domestik," ujar Amelia kepada Tribunnews.com, Minggu (8/3/2026).

Politikus Partai NasDem ini meminta masyarakat untuk memahami bahwa kenaikan status siaga bukan berarti Indonesia dalam keadaan darurat.

Ia menyebut kebijakan ini lebih pada penguatan proteksi terhadap jalur energi dan objek vital strategis di seluruh tanah air.

Instruksi Rahasia dan Patroli Objek Vital

Sebelumnya, beredar salinan dokumen telegram rahasia di kalangan media yang memerintahkan jajaran TNI melaksanakan Siaga Tingkat I mulai 1 Maret 2026.

Dokumen tersebut menginstruksikan Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) untuk menyiagakan personel dan alutsista di pusat ekonomi, bandara, hingga pelabuhan.

Selain patroli darat, Kohanudnas diinstruksikan melakukan pengamatan udara 24 jam nonstop.

Sementara itu, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI mulai memetakan rencana evakuasi WNI di kawasan konflik melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri dan otoritas terkait.

"Keputusan ini memperkuat patroli objek vital dan menyiapkan skenario evakuasi WNI. Fokusnya adalah perlindungan warga negara, bukan semata-mata pada ancaman militer langsung ke wilayah kita," imbuh Amelia.

Baca juga: Indonesia, antara BoP dan Perang Iran vs Israel-AS

Kesiapsiagaan Intelijen dan Pengamanan Ibu Kota

Khusus di Jakarta, Kodam Jaya diinstruksikan meningkatkan patroli di kedutaan besar serta memastikan kondusifitas wilayah ibu kota tetap, DKI Jakarta, terjaga.

Satuan intelijen juga dikerahkan untuk melakukan deteksi dini terhadap kelompok yang mencoba memanfaatkan situasi global guna mengganggu stabilitas dalam negeri.

Kapuspen TNI, Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, menegaskan bahwa TNI selalu memelihara kekuatan agar siap operasional dalam melindungi segenap bangsa.

"TNI harus memiliki kesiapsiagaan operasional yang tinggi, salah satunya dengan melaksanakan apel pengecekan kesiapan secara rutin," jelas Aulia.