Anggota DPR Soroti Wacana WFH bagi ASN, Pelayanan Publik Diminta Tetap Optimal

Aus menegaskan komitmen DPR melalui Komisi II untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut melalui fungsi pengawasan.

Mendagri Tito Karnavian Bakal Pantau GPS ASN 

Sementara itu, sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan pemerintah siap menerapkan kembali skema Working From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak satu hari dalam sepekan untuk menekan konsumsi BBM.

Tito menegaskan akan mengaktifkan sistem pengawasan ketat melalui GPS untuk memastikan pegawai tetap berada di rumah selama jam kerja dan tidak menambah mobilitas yang justru memicu pemborosan energi.

"Mungkin salah satunya nanti, mungkin, salah satunya bisa saja, Mekanisme SIMPEG itu yang kita pakai," ujar Tito saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa mekanisme tersebut pernah sukses diterapkan saat masa pandemi COVID-19. Melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), keberadaan ASN dapat dipantau secara real-time oleh petugas piket.

"Jadi begitu, Untuk menjaga, Karyawan itu betul-betul Working from home, dia ada di rumah, Supaya nggak lari-lari kemana-kemari yang nanti malah nambah BBM," tegasnya.

Tito menambahkan, saat sistem ini berjalan, perangkat komunikasi pegawai wajib dalam kondisi aktif dan melaporkan lokasi terkini sebagai syarat absensi.

"Handphone wajib on, Dari situ nanti petugas piket bisa ngetahui lokasinya, GPSnya harus dibuka, Jadi lokasinya kalau ketahuan dia di, Jalan-jalan akan ketahuan gitu," lanjut mantan Kapolri tersebut.

Terkait efektivitas kerja, Mendagri mengaku optimis kebijakan ini tidak akan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan di pusat maupun daerah. Ia merujuk pada pengalaman saat pandemi di mana kantor kementerian tetap berjalan meski kapasitas kantor hanya terisi 25 persen.

"Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah. Karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu jaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25 persen," tuturnya.

Meski demikian, Tito menekankan bahwa sektor pelayanan esensial di daerah seperti rumah sakit, pemadam kebakaran, hingga layanan kebersihan tidak akan terdampak skema WFH ini.

"Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan," kata Tito.

Saat ini, pemerintah tengah mematangkan hari apa yang akan dipilih sebagai hari WFH serentak. Keputusan akhir kini berada di tangan Presiden sebelum nantinya diterbitkan dalam bentuk Surat Edaran (SE) resmi.

"Semua akan dilaporkan kepada Pak Presiden. Dan setelah nanti Pak Presiden Mengambil keputusan, Baru nanti akan diumumkan," pungkasnya.

Wacana WFH satu hari per minggu ini mencuat sebagai respons pemerintah terhadap krisis energi dan upaya efisiensi penggunaan BBM nasional. Selain WFH, Mendagri juga menginstruksikan kepala daerah untuk memangkas anggaran perjalanan dinas yang tidak perlu dan mengalihkannya ke program pro-rakyat.