Penerimaan Pajak Kripto Hingga September 2025 Mencapai Rp1,71 Triliun
Kinerja penerimaan pajak kripto terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana pada 2022 pemerintah mengumpulkan Rp 246,45 miliar.
lihat foto
Meski demikian, tantangan tetap ada. Sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Keuangan, Bappebti, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih dibutuhkan agar pengawasan lebih efektif.
Industri juga perlu terus beradaptasi terhadap fluktuasi harga global, perubahan teknologi blockchain, dan dinamika regulasi internasional.
Antony optimistis, dengan regulasi yang adaptif dan pelaku industri yang patuh, Indonesia berpeluang menjadi pusat perdagangan aset digital di Asia Tenggara. “Pajak yang sehat akan menciptakan kepercayaan, transparansi, dan pertumbuhan berkelanjutan,” katanya.
Lonjakan penerimaan pajak kripto menunjukkan bahwa industri aset digital di Indonesia tengah memasuki fase matang.
Dengan dukungan regulasi, inovasi, dan kepatuhan fiskal, sektor kripto kini menjadi bagian integral dari perekonomian digital nasional dan pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi.
Artikel ini telah tayang di Kontan dengan judul Pajak Kripto Capai Rp 1,7 Triliun pada Kuartal III-2025, Indodax Kontributor Terbesar
Sumber: Kontan
| Literasi Keuangan Jadi Fondasi Bagi Ekosistem Keuangan Digital yang Sehat dan Berkelanjutan |
|
|---|
| Lebih dari Sekadar Administrasi, BBNKB Jadi Wujud Partisipasi Warga untuk Jakarta |
|
|---|
| Usai The Fed Pangkas Suku Bunga dan Pertemuan Trump-Xi Jinping, Aset Kripto Terkoreksi |
|
|---|
| Cerita Purbaya Ngobrol Bareng Jaksa Agung, Sebut Pegawai Pajak-BC Kena Kasus Hukum Dilindungi Atasan |
|
|---|
| Gubernur Pramono Gulirkan Relaksasi Pajak Daerah, Bukti Keberpihakan pada Warga dan Dunia Usaha |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.