Pendidikan GO
Mario Christian Sumampow
Artikel
-
Cerita Mahasiswa UI Penggugat UU TNI: Dicari Babinsa Hingga Medsos Diserang
Fawwas dkk juga mengalami serangan di media sosial (medsos) akibat langkah yang mereka ambil dalam hal menguji formil UU TNI.
Selasa, 1 Juli 2025 -
Pakar Tegaskan Mahasiswa hingga Ibu Rumah Tangga Punya Legal Standing untuk Gugat UU TNI
Dalam konteks uji materiil sekalipun, publik tetap bisa memiliki legal standing sepanjang mampu membuktikan adanya kerugian konstitusional.
Selasa, 1 Juli 2025 -
Bivitri Susanti Soroti Tekanan Terhadap Mahasiswa Pemohon Uji Formil UU TNI: Kemunduruan Demokrasi
Padahal, menurutnya, selain lembaga yudikatif, mahasiswa dan publik merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pengawasan terhadap kekuasaan.
Selasa, 1 Juli 2025 -
Pakar Hukum Tata Negara: UU TNI Tidak Memenuhi Syarat Dibentuk Melalui Mekanisme Carry Over
Pernyataan DPR dalam sidang yang menyebut pembahasan revisi UU TNI menggunakan mekanisme carry over tidak disertai dengan dasar dokumen yang sah
Selasa, 1 Juli 2025 -
Sejumlah Ahli dan Saksi Dijadwalkan Beri Keterangan dalam Sidang UU TNI di MK Hari Ini
Ada lima perkara yang bakal disidangkan dengan agenda mendengar keterangan ahli dan saksi yang dihadirkan oleh para pemohon.
Selasa, 1 Juli 2025 -
Hakim MK Usul LMKN Dilibatkan Jadi Pihak Terkait dalam Gugatan Ariel Cs soal UU Hak Cipta
Daniel Yusmic mengusulkan agar Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dihadirkan sebagai pihak terkait
Senin, 30 Juni 2025 -
DPR Didorong Segera Bahas RUU untuk Pemilu 2029, Pakar: Banyak Masalah Warisan Pemilu 2024
DPR selaku pembentuk undang-undang diminta untuk segera memulai proses pembahasan rancangan undang-undang terkait pemilu dan pilkada.
Senin, 30 Juni 2025 -
Uji UU Hak Cipta Ariel Dkk, Hakim MK: Nyanyi di Kondangan Juga Bayar Royalti?
Arsul menekankan pentingnya kejelasan dalam menentukan batasan acara seperti apa yang termasuk dalam kewajiban membayar royalti
Senin, 30 Juni 2025 -
Kelakar Hakim MK Anwar Usman di Sidang UU Hak Cipta: Suara Saya Tidak Kalah dengan Artis
Anwar Usman berkelakar dalam sidang pengujian Undang 28/2014 tentang Hak Cipta yang dimohonkan oleh Ariel Noah bersama dengan 28 musisi Tanah Air.
Senin, 30 Juni 2025 -
Gugatan Ariel Dkk tentang Hak Cipta, Pemerintah: Bayar Royalti ke LKMN, Tak Perlu Izin Pencipta Lagu
Pemerintah menegaskan ihwal pembayaran royalti untuk penggunaan lagu dalam keperluan komersial cukup dilakukan satu kali ke LMKN
Senin, 30 Juni 2025 -
Anggota DPR: Musisi Boleh Bawa Lagu Orang Lain, Tidak Perlu Izin Penciptanya
Tugas LMK dan LMKN sebagai lembaga yang membayarkan royalti juga sudah tertuang dalam Pasal 23 ayat 5 UU Hak Cipta.
Senin, 30 Juni 2025 -
Presiden dan DPR akan Sampaikan Pandangan dalam Sidang UU Hak Cipta yang Digugat Ariel Noah Dkk
MK gelar sidang lanjutan atas perkara pengujian UU Hak Cipta yang diajukan Ariel Noah dkk, agendanya dengarkan keterangan DPR dan presiden.
Senin, 30 Juni 2025 -
Sebut Putusan MK Angin Segar untuk Demokrasi, Bawaslu Akui Pemilu Serentak Jadi Beban Luar Biasa
Dengan adanya pemisahan pemilu, Puadi melihat adanya peluang besar untuk efektivitas pengawasan, memperkuat integritas proses pemilu
Minggu, 29 Juni 2025 -
Hamdan Zoelva Sambut Baik Putusan MK: Pemilu Serentak Timbulkan Masalah Besar
Hamdan Zoelva, menilai pelaksanaan pemilu serentak lima kotak yang berlangsung dalam dua pemilu terakhir menimbulkan banyak persoalan
Minggu, 29 Juni 2025 -
Hamdan Zoelva Dukung Putusan Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah: Memperbaiki Kualitas Demokrasi RI
Praktik pemilu serentak yang dilaksanakan pada 2019 dan 2024 terbukti menimbulkan sejumlah persoalan di lapangan,
Minggu, 29 Juni 2025 -
Hormati Putusan MK, Ketua KPU: Pemilu Serentak Membuat Penyelenggara Harus Kerja Ekstra
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan proses Pemilu dan Pilkada yang berlangsung serentak membuat mereka selaku penyelenggara
Minggu, 29 Juni 2025 -
MK Putuskan Pemilu Nasional-Daerah Dipisah, Begini Respons Pakar Kepemiluan, Ahli Hukum, dan DPR
Putusan MK pisahkan pemilu nasional dan daerah menuai pro-kontra. Pakar sebut langgar UUD, DPR dan Perludem dorong revisi UU.
Minggu, 29 Juni 2025 -
Perludem Tak Masalah Jabatan DPRD 2024 Diperpanjang demi Transisi Pemilu 2029
Perludem menilai perpanjangan masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 tidak menjadi persoalan selama dilakukan untuk menghindari kekosongan hukum
Jumat, 27 Juni 2025 -
DPR Bakal Revisi UU Pemilu Sikapi Putusan MK Soal Pemilihan Umum 2029 Tidak Serentak
Komisi II DPR RI bakal bakal segera menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait proses Pemilu dan Pilkada 2029 tak digelar serentak.
Kamis, 26 Juni 2025 -
Anggota DPRD Saat Ini Berpeluang Menjabat Lebih Dari 5 Tahun Buntut Putusan MK Soal Pemilu
Ada peluang masa jabatan anggota DPRD hasil pencoblosan Pemilu 2024 lebih dari 5 tahun sejak dilantik. Hal tersebut siring putusan MK soal Pemilu.
Kamis, 26 Juni 2025
