Pendidikan GO
Mario Christian Sumampow
Artikel
-
Putusan MK Soal Pemilu dan Pilkada Tidak Serentak Buka Peluang Anggota DPRD Jabat Lebih 5 Tahun
Ada peluang ihwal masa jabatan anggota DPRD hasil pencoblosan Pemilu 2024 lebih dari 5 tahun sejak dilantik.
Kamis, 26 Juni 2025 -
MK: Pemilu-Pilkada Serentak Jadi Penyebab Politik Transaksional di Tubuh Parpol
Mahkamah Konstitusi (MK) kini memutuskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada mulai tahun 2029 mendatang dilaksanakan secara terpisah.
Kamis, 26 Juni 2025 -
MK Putuskan Pemilu dan Pilkada Tak Lagi Serentak, Kini Dibagi Lokal dan Nasional, Apa Maksudnya?
MK menyatakan pelaksanaan seluruh jenis pemilu dalam satu waktu menimbulkan berbagai persoalan teknis, beban kerja, dan berisiko menurunkan kualitas d
Kamis, 26 Juni 2025 -
MK Lagi-lagi Tolak Gugatan UU TNI, Mahasiswa Dinilai Tak Punya Hak Menggugat
Dari total 15 permohonan uji materi terhadap revisi UU TNI, lima telah ditolak dengan alasan serupa, dua dicabut, dan delapan lainnya masih dalam pros
Kamis, 26 Juni 2025 -
BREAKING NEWS: Pemilu dan Pilkada Tak Lagi Serentak Mulai 2029, Harus Ada Jeda 2 Tahun
MK menegaskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada secara serentak tidak bisa lagi dilakukan dalam satu waktu bersamaan.
Kamis, 26 Juni 2025 -
Mahkamah Konstitusi Bacakan Putusan Dua Gugatan UU TNI Hari Ini
MK dijadwalkan membacakan putusan atas dua perkara pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang UU TNI.
Kamis, 26 Juni 2025 -
Dirjen Pajak: Kenaikan PPN 12 Persen Tak Berdampak pada Barang Kebutuhan Pokok
Kenaikan tarif PPN 12 persen diyakini tidak akan berdampak pada harga barang kebutuhan pokok maupun jasa strategis di masyarakat.
Kamis, 26 Juni 2025 -
Hakim MK Enny Nurbaningsih Minta Pemerintah Perjelas Rumusan Pajak Dalam UU HPP
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menilai rumusan sejumlah pasal dalam undang-undang yang berkaitan dengan pajak sulit dipahami.
Rabu, 25 Juni 2025 -
Pemerintah: Aturan 95 Tahun Hak Atas Tanah di IKN Tak Langgar Kedaulatan Negara
Pemerintah menegaskan pasal 16A UU No. 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) tidak bertentangan dengan prinsip penguasaan negara atas tanah
Rabu, 25 Juni 2025 -
Akademisi: UU IKN Berpotensi Tutup Akses Ekonomi Warga dan Merusak Adat
Pengaturan hukum agraria sebaiknya tetap merujuk pada ketentuan yang sudah ada dalam sistem agraria nasional.
Rabu, 25 Juni 2025 -
Sidang MK: Seorang Guru Minta Usia Pensiun Diperpanjang Sama Seperti Dosen
Seorang guru bernama Sri Hartono menguji Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) ke MK.
Rabu, 25 Juni 2025 -
DKPP Berikan Sanksi untuk Seluruh Anggota KPU RI Imbas Penerbitan Surat Tak Sesuai Aturan
Menurut DKPP, usulan Idham disetujui begitu saja oleh enam anggota KPU lainnya tanpa pembahasan atau kajian mendalam.
Rabu, 25 Juni 2025 -
KPU: Anggaran Pemungutan Suara Ulang Pilkada Papua Baru Tersedia 60 Persen
Pelaksanaan PSU di sejumlah daerah tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil Pilkada 2024.
Selasa, 24 Juni 2025 -
Hakim MK Minta Pemerintah dan DPR Buktikan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Revisi UU TNI
Saldi meminta penjelasan dari pemerintah dan DPR mengenai kapan dan bagaimana partisipasi masyarakat itu terjadi.
Senin, 23 Juni 2025 -
Konflik Iran-Israel, Ketua Komisi I DPR Utut: Ini Pertarungan Intelektual, Tapi Sangat Berbahaya
Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto mengatakan konflik Iran-Israel merupakan perang yang dilakukan oleh orang-orang pintar.
Senin, 23 Juni 2025 -
DPR Akan Panggil Menlu Bahas Sikap Indonesia di Tengah Konflik Iran-Israel
Konflik Iran-Israel yang kian memanas turut memicu kekhawatiran global akan eskalasi yang melibatkan negara-negara besar, termasuk AS.
Senin, 23 Juni 2025 -
Menteri Hukum: Penguji UU TNI Tak Punya Potensi Dirugikan oleh Tentara yang Duduki Jabatan Sipil
Supratman juga menyebut para pemohon bukan addressat atau pihak yang dituju oleh undang-undang UU TNI.
Senin, 23 Juni 2025 -
Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum Beserta Jajarannya Hadiri Sidang Gugatan UU TNI
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas hadir secara langsung mewakili pemerintah.
Senin, 23 Juni 2025 -
MK Gelar Sidang Lanjutan Uji Materi UU TNI, DPR dan Pemerintah Dijadwalkan Beri Keterangan
MK gelar sidang uji UU TNI, DPR & Presiden beri keterangan soal perluasan peran militer dan potensi ancaman terhadap supremasi sipil.
Senin, 23 Juni 2025 -
HUT ke-498 Jakarta Dinilai Jadi Momentum untuk Pram-Doel Tuntaskan Persoalan Kota
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dinilai belum diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi.
Senin, 23 Juni 2025
