Tanggapan TNI Soal Dugaan Jenderal Bekingi Mafia Tanah di Sengketa Lahan Milik Jusuf Kalla

Ringkasan Berita:

• Dugaan penyerobotan lahan seluas 16,4 hektare milik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kawasan strategis Tanjung Bunga, Makassar, oleh anak perusahaan Lippo Group jadi perbincangan publik.
• Said Didu menyebut ada Pati bintang 2 TNI AD dan AL serta Pati Markas Besar Polri yang membekingi mafia tanah dalam kasus sengketa tanah tersebut.
• Chairman Grup Lippo James Riady membantah lahan sengketa yang bikin Jusuf Kalla meradang sebagai milik Lippo Group. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dugaan penyerobotan lahan seluas 16,4 hektare milik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kawasan strategis Tanjung Bunga, Makassar, oleh anak perusahaan Lippo Group, PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) menjadi perbincangan luas publik.

Kasus itu ramai diperbincangkan bukan hanya karena mantan Wapres Jusuf Kalla yang diduga menjadi korban, namun juga karena beredar foto Jenderal TNI yang disebut-sebut tengah berada di lokasi saat eksekusi lahan milik Jusuf Kalla.

Mantan Sekretaris BUMN sekaligus aktivis Said Didu lewat akun X pribadinya menyebut ada Perwira Tinggi (Pati) atau Jenderal baik dari TNI maupun Polri yang membekingi mafia tanah tersebut.

Said Didu menyebut ada Pati bintang 2 TNI Angkatan Darat (AD), Pati bintang 2 TNI Angkatan Laut (AL), Pati Markas Besar Polri dari dua unit yang membekingi mafia tanah dalam kasus sengketa tanah tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Markas Besar TNI Angkatan Laut menegaskan akan menindaklanjuti secara serius hal tersebut.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan sejauh ini pihaknya belum menerima informasi terkait adanya keterlibatan personel TNI AL dalam permasalahan tersebut. 

"Tentunya terkait dengan dugaan yang belum terverifikasi ini, akan kami tindak lanjuti secara serius, dan akan kami update setelah ditinjau secara internal," kata Tunggul saat dihubungi Tribunnews.com pada Kamis (13/11/2025).

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Inf Donny Pramono mengonfirmasi foto yang beredar.

Ia mengatakan orang dalam foto yang beredar adalah Pati bintang 2 TNI AD yakni Mayor Jenderal TNI Achmad Adipati Karna Widjaja yang saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat.

Namun, kata dia, TNI AD sedang menelusuri dan mendalami informasi soal pemberitaan atau tudingan yang beredar di media sosial mengenai keberadaan Mayjen Adipati di lokasi sengketa lahan di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, untuk memastikan duduk perkaranya secara utuh.

Ia menegaskan pada prinsipnya, setiap prajurit TNI Angkatan Darat, terlebih yang memegang jabatan strategis, selalu terikat oleh aturan dan kode etik militer yang menuntut sikap profesional, netral, serta tidak terlibat dalam kepentingan pribadi atau kelompok di luar tugas kedinasan. 

"Karena itu, TNI Angkatan Darat memandang penting untuk menelusuri terlebih dahulu fakta dan kronologi secara objektif sebelum memberikan pernyataan lebih lanjut," kata Donny saay dikonfirmasi pada Kamis (13/11/2025).

Baca juga: Menilik Kasus Sengketa Lahan Jusuf Kalla, Mahfud MD: Ini Penggarongan Hak-hak Masyarakat Indonesia

"Kami juga berharap semua pihak dapat menunggu hasil klarifikasi resmi dari kami, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan persepsi keliru terhadap institusi TNI Angkatan Darat," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya terjadi sengketa tanah seluas 164.151 meter persegi atau 16,4 hektare di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), antara PT Hadji Kalla dan anak perusahaan Lippo Group, PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD).

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Chairman Lippo Group James Riady membantah lahan sengketa yang bikin Wakil Presiden ke-10 Jusuf Kalla meradang sebagai milik Lippo Group. 

Dia mengatakan lahan sengketa itu adalah milik perusahaan terbuka besutan Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di mana perusahaan Lippo Group merupakan salah satu pemegang sahamnya.

Baca juga: Jusuf Kalla: Mafia Tanah Harus Diberantas, Jangan Sampai Masyarakat Jadi Korban

"Lahan itu adalah kepemilikan dari perusahaan pemda (pemerintah daerah) di daerah, yang namanya PT Gowa Makassar Tourism Development Corporation (GMTD) Tbk, perusahaan terbuka, di mana Lippo salah satu pemegang saham, tapi itu perusahaan pemda," kata James saat ditemui di Wisma Mandiri, Jakarta Pusat pada Senin (10/11/2025).

Dia juga mengatakan Lippo Group tidak ada kaitannya dengan masalah tersebut. James bilang lahan tersebut bukan milik Lippo Group.

"Bukan enggak tahu masalah, artinya itu tanah itu bukan punya Lippo, jadi enggak ada kaitan dengan Lippo, jadi kita enggak ada komentar," ujar dia.

Dia meyakinkan bahwa Lippo Group tidak menyerobot tanah sebagaimana yang ditudingkan ke pihaknya. "Kamu percaya Lippo menyerobot tanah, kan enggak?," kata James Riady.