Di Cirebon, Harga Seragam SMP Tembus Rp3 Juta, Wali Murid Geruduk Kantor Disdik: Tidak Rasional!
Orang tua siswa di Cirebon geruduk Kantor Dinas Pendidikan, mereka melaporkan dugaan pungli di sekolah, di antaranya seragam Rp3 juta.
Penulis:
Nanda Lusiana Saputri
Editor:
Facundo Chrysnha Pradipha
Padahal, menurutnya, harga seragam di pasaran jauh lebih murah.
Sementara itu, satu di antara orang tua siswa yang ikut dalam aksi tersebut menyuarakan kekecewaannya terhadap sistem pendidikan di Kota Cirebon.
Orang tua siswa itu bernama Bambang Rismayadi (61). Ia tinggal di Komplek Margasari, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi.
Ia kecewa karena anaknya gagal masuk SMPN 4 Cirebon, padahal rumahnya hanya berjarak 179 meter dari sekolah.
Ia pun ikut turun ke jalan, menyuarakan apa yang ia sebut sebagai bentuk "ketidakadilan pendidikan".
"Saya ikut aksi ini karena saya sebagai orang tua merasa terzalimi dan teraniaya."
Jarak rumah ke sekolah cuma 179 meter, saya daftar lewat jalur domisili murni, tapi anak saya ditolak," ujarnya kepada TribunCirebon.com.
Bambang merasa dipermainkan oleh proses seleksi penerimaan siswa baru.
Ia mengaku sudah bolak-balik ke Disdik dan pihak sekolah, namun tidak mendapat jawaban pasti soal alasan anaknya gagal diterima di SMPN 4 Cirebon.
"Dioper-oper terus, nggak ada penjelasan yang kongkret. Di komplek saya itu ada 9 sampai 10 anak yang daftar, cuma anak saya yang ditolak," ungkapnya.
Bambang menguraikan permasalahan soal anaknya yang ditolak di SMPN 4 Cirebon ini bermula dari ketidaksesuaian data di dokumen administrasi.
Dalam akta kelahiran anaknya tertulis Kota Cirebon, sedangkan di Kartu Keluarga (KK) hanya tertulis Cirebon.
Perbedaan itu disebut-sebut menjadi alasan sistem menolak berkas anaknya.
"Saya diminta bawa KK lama. Sudah saya bawa ke bagian pengaduan, tapi malah dibilang 'udah cukup, udah cukup', tanpa kejelasan lebih lanjut."
"Padahal saya tinggal di rumah itu sejak lahir, anak saya juga lahir di situ, kok bisa dibilang pindahan?" ucapnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.