TRIBUNNEWS.COM - Langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 31 juta rekening menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

Rekening yang diblokir diketahui berstatus dormant atau tidak aktif selama 3 bulan terakhir.

PPATK mulai melakukan pemblokiran setelah diumumkan lewat Instagram @ppatk_indonesia, pada Rabu, 23 Juli 2025.

“Untuk melindungi masyarakat dan sistem keuangan, PPATK menghentikan sementara transaksi pada sejumlah rekening dormant,” tulis dalam pengumuman tersebut.

Adapun penyebab PPATK memblokir rekening lantaran ada kasus rekening nganggur dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal, seperti praktik jual beli rekening hingga tindak pidana pencucian uang (money laundering).

Usai mendapatkan kritikan, PPATK mulai secara bertahap membuka rekening yang sebelumnya diblokir.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana memastikan, warga masyarakat bisa kembali menggunakan rekeningnya.

"Kita tidak akan membiarkan dampak sosial dari JUDOL ini terjadi. Nyawa yang hilang, konflik rumah tangga, usaha bangkrut, terjerat pinjaman, putus sekolah, dan lain-lain."

"Negara memperkuat perlindungan dengan menjaga rekening-rekening nasabah bank agar tidak disalahgunakan oleh pelaku pidana. Rekening 100 persen aman dan bisa dipergunakan kembali," jelasnya, dikutip dari Instagram @ppatk_indonesia, Kamis (31/7/2025).

Meski sudah mulai dibuka, warga ada yang sudah dibuat kecewa dengan langkah PPATK.

Mereka sambat atau berkeluh kesah tidak bisa mengambil uang pensiun hingga dalam kondisi sulit butuh dana untuk masa depan anak.

Baca juga: Profil Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK Disorot atas Kebijakan Blokir Rekening Nganggur

Pensiunan guru kesulitan makan sehari-hari

Cerita pertama datang dari seorang pensiunan guru asal Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Hesty mengatakan, rekening milik ayahnya sudah diblokir sejak sebulan yang lalu.

Rekening tersebut berisi uang pensiun yang sangat dibutuhkan oleh ayahnya.

“Sudah sebulan lebih rekening ayah saya diblokir. Padahal isinya cuma uang pensiun, bukan transaksi mencurigakan. Tapi, sampai sekarang belum bisa digunakan lagi,” tutur Hesty, dikutip dari Tribunbanjar.com.