Ribuan Warga Mengungsi saat Operasi Militer di Lanny Jaya, Anak-anak Trauma Dengar Tembakan

TRIBUNNEWS.COM - Operasi militer di Lanny Jaya, Papua Pegunungan, berlangsung pada Minggu, 5 Oktober 2025, menyebabkan sedikitnya 2.000 warga mengungsi dari Distrik Melagi akibat penyisiran aparat TNI. 

Mayoritas adalah anak-anak dan perempuan. Banyak yang hanya mengenakan pakaian di badan dan berlindung di pinggir jalan utama.

Warga memasang bendera merah putih di sisi lokasi pengungsian sebagai penanda agar tidak menjadi sasaran serangan.

Operasi penyisiran oleh TNI melibatkan dua helikopter dan pasukan darat yang bergerak di pemukiman warga.

Operasi ini memicu trauma mendalam, terutama bagi anak-anak dan perempuan, serta mendapat sorotan dari DPR Papua Pegunungan dan DPRD Kabupaten Lanny Jaya.

Ketua II DPR Papua Pegunungan Terius Yigibalom bersama Ketua DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Wakil Ketua I dan II, Plt Kepala Dinas Sosial, Petron Tabuni serta tokoh intelektual dan masyarakat, melakukan kunjungan langsung ke lokasi pengungsian pada Selasa (6/10/2025). 

Kunjungan tersebut disambut dengan haru dan tangisan oleh para pengungsi  secara budayah untuk menyambut mereka yang datang sebagai keluargga tapi juga situasi yang dialami mereka.

Dari hasil peninjauan di lapangan, sedikitnya 2.000 warga dari tiga kampung dilaporkan mengungsi ke dua titik aman di sekitar Distrik Melagi. 

Kondisi warga disebut sangat memprihatinkan, sebagian besar di antaranya adalah anak-anak dan perempuan yang mengalami trauma akibat suara tembakan dan operasi penyisiran. 

Pantauan TribunPapua.com di lokasi pengungsian, usai kejadian tersebut anak-anak dan perempuan dievakuasi ke lokasi pengungsian sementara di pinggir jalan utama dengan pakaian di badan mereka.

Warga tampak memasang bendera merah putih di sisi kiri dan kanan lokasi pengungsian sebagai tanda agar wilayah itu tidak menjadi sasaran serangan aparat militer.

Akibat peristiwa tersebut, masyarakat tidak lagi beraktivitas di kebun seperti biasanya dan memilih bertahan di pengungsian.

Mereka kini sangat membutuhkan bantuan bahan makanan dan kebutuhan dasar lainnya. 

Dalam kunjungan tersebut, anggota DPR Provinsi dan Kabupaten menyalurkan bantuan berupa beras dan makanan siap saji bagi para pengungsi.

Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lanny Jaya, Petron Tabuni, menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menyalurkan bantuan dan memastikan kondisi pengungsi terdata dengan baik.

"Kami datang langsung melihat kondisi masyarakat di lapangan. Mereka sangat membutuhkan perhatian dan bantuan. Kami berharap pemerintah pusat melalui kementerian dan OPD terkait bisa memberikan perhatian penuh bagi masyarakat yang terdampak,” ujarnya.

Ketua DPRD Kabupaten Lanny Jaya Riswan Kogoya menegaskan bahwa operasi yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah maupun lembaga legislatif daerah dinilai tidak tepat.

"Kami kaget karena tidak ada pemberitahuan resmi sebelumnya. Kalau memang aparat ingin melakukan operasi, mestinya ada koordinasi dengan kepala distrik atau kepala kampung. Supaya masyarakat sipil tidak ikut menjadi korban,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa DPRD akan segera membawa aspirasi masyarakat ke tingkat provinsi untuk ditindaklanjuti dalam rapat bersama DPR Papua Pegunungan.

Sementara itu, Ketua II DPR Papua Pegunungan Terius Yigibalom, menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi yang terjadi.

Ia menilai operasi militer yang dilakukan saat waktu ibadah Minggu pagi telah menimbulkan trauma besar bagi masyarakat.

"Kami turun langsung dan melihat sendiri kondisi di lapangan. Benar, masyarakat sedang bersiap ibadah perjamuan kudus saat penyisiran terjadi. Akibatnya, ibadah dibatalkan dan warga mengungsi ke hutan,” tutur Yigibalom.

Ia meminta agar aparat keamanan lebih mengedepankan koordinasi dan pendekatan kemanusiaan sebelum melakukan tindakan di lapangan.

“Jangan hanya karena perintah negara lalu warga sipil dikorbankan. Pemerintah daerah dan pusat harus saling berkoordinasi. Kepala kampung, kepala distrik, mereka tahu siapa warganya. Komunikasi itu penting agar rakyat tidak terus menjadi korban,” tambahnya.

Selain meninjau langsung lokasi, Yigibalom juga mendorong agar pemerintah segera mengambil langkah pemulihan trauma, terutama bagi anak-anak yang mengalami ketakutan akibat operasi tersebut.

“Kami lihat sendiri banyak anak kecil yang masih ketakutan. Pemerintah perlu ambil langkah terapi pemulihan agar mereka bisa kembali ke sekolah dan menjalani kehidupan normal,” ujarnya.

Dalam penutupnya, Yigibalom menekankan bahwa kekerasan bersenjata yang terus berulang di Tanah Papua hanya memperpanjang penderitaan masyarakat.

 “Baik TNI maupun TPNPB sudah banyak korban. Ini harus diakhiri. Papua butuh kedamaian, bukan darah dan air mata,” katanya. 

Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com