TAG
Komisi VIII DPR
Berita
Foto (7)
-
Erwin Aksa Apresiasi Laporan Terbaru BPKH: Setiap Rupiah Dana Haji Harus Beri Manfaat Bagi Umat
Pengelolaan dana haji Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dan patut diapresiasi.
-
Soal Tradisi Santri Ikut Cor Bangunan Ponpes, Anggota DPR: Tak Bisa Sembarangan
Hal ini merespons tradisi santri ikut terlibat dalam proses pembangunan di ponpes, termasuk pengecoran.
-
Insiden Robohnya Bangunan Ponpes Al-Khoziny, Komisi VIII DPR Minta Kemenag Segera Evaluasi Izin
Singgih mengatakan, pihaknya juga akan memanggil Kemenag setelah masa reses DPR RI berakhir.
-
Komisi VIII DPR: Kalau Pesantren Al Khoziny Salah, Pemerintah Juga Salah Tidak Mengawasi
Ia menegaskan bahwa struktur bangunan pesantren yang roboh dipastikan tidak memenuhi standar keamanan.
-
DPR Tetapkan Kementerian Haji dan Umrah sebagai Mitra Kerja Komisi VIII
Keputusan tersebut juga merujuk hasil rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi
-
Anggota Komisi VIII DPR Minta Menteri Haji dan Umrah Gerak Taktis Isi Struktur Baru
Politisi PDI Perjuangan ini menilai, kementerian yang dinakhodai oleh Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan memiliki tugas sangat kompleks.
-
Soal Temuan Foodtray Non Halal dalam Program MBG, Komisi VIII DPR Desak Pengawasan Lebih Ketat
Temuan kandungan lemak babi pada food tray yang digunakan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tengah jadi sorotan nasional.
-
WAWANCARA EKSKLUSIF: HNW Ungkap 9.000 Jemaah Gagal Berangkat, Soroti Celah Korupsi Kuota Haji
9.000 jemaah gagal berangkat? HNW bongkar pembagian kuota haji yang dinilai langgar UU. Siapa yang bertanggung jawab?
-
Rapat Terakhir Bahas Haji Bareng Menag: 'Setelah Ini Kiai Nasaruddin Umar Benar-benar Jadi Ulama'
Evaluasi penyelenggaraan ibadah haji ini menjadi yang terakhir dilakukan oleh Komisi VIII dengan Menag sebagai mitra kerja.
-
RUU Haji segera Disahkan, Pimpinan Komisi VIII DPR: Akhiri Antrean Panjang Jemaah
Abidin menegaskan, revisi UU ini merupakan respons atas kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji dan umrah.
-
Ditjen PHU Kemenag Bakal Dihapus Setelah Badan Penyelenggara Haji Jadi Kementerian
DPR RI melalui Komisi VIII dan pemerintah menyepakati nomenklatur baru yakni Kementerian Haji dan Umrah. Kemungkinan Ditjen PHU Dilebur.
-
TPHD Bakal Dihapus, Komisi VIII DPR: Seluruh Petugas Haji Akan Ditentukan oleh Pemerintah Pusat
Komisi VIII DPR RI dan pemerintah sepakat untuk menghapus Tim Petugas Haji Daerah (TPHD), dalam RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
-
Revisi UU Haji Rencana Disahkan DPR Selasa 26 Agustus 2025, BPH Bakal Jadi Kementerian Haji
Komisi VIII DPR RI menjadwalkan pengesahan Revisi tentang Haji dan Umrah dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (26/8/2025).
-
Komisi VIII DPR Gelar Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU Haji Umrah Minggu Siang
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
-
Komisi VIII DPR Rencanakan Kebut Rapat Pembahasan RUU Haji dan Umrah
Komisi VIII DPR RI akan menggelar rapat maraton membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
-
Atalia Tak Berkantor di Senayan Saat Bareskrim Polri Umumkan Hasil Tes DNA Anak Lisa Mariana
Istri mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Atalia Praratya tak berkantor di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
-
Komisi VIII DPR: BP Haji Berpeluang Naik Status Jadi Kementerian Haji
Peluang Badan Penyelenggara Haji berubah menjadi kementerian cukup besar lantaran dalam waktu dekat Komisi VIII DPR RI akan membahas revisi UU Haji.
-
Pemerintah Serahkan DIM RUU Haji dan Umrah ke DPR Senin Malam
Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah ke Komisi VIII DPR
-
Pegawai BUMN hingga Manajer Terima Bansos, Anggota Komisi VIII DPR Minta Kemensos Evaluasi
Wakil Ketua Fraksi PKB DPR ini menilai, keberadaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi kunci untuk memperbaiki penyaluran bansos.
-
DPR Minta Pemerintah Lobi Kuota Haji ke Negara Asia Tengah dan ASEAN
Saat ini, daftar tunggu calon jemaah haji Indonesia di beberapa daerah bisa mencapai 20 hingga 30 tahun, sehingga perlu strategi
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved