Pendidikan GOTAG
Revisi KUHAP
Berita
-
Ditargetkan Rampung Januari 2026, Komisi III DPR Gelar Rapat Bahas Revisi KUHAP saat Reses
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan pihaknya juga akan menggelar rapat pembahasan revisi KUHAP pada masa reses.
-
Arif Maulana: Kita Butuh KUHAP Baru yang Jamin Proses Peradilan Jujur, Adil, dan Hormati HAM
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Arif Maulana, menekankan pentingnya penguatan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses penyidikan.
-
Soroti Klausul Masa Penahanan di Draft RKUHAP, Kompolnas: Tak Sejalan dengan Perlindungan Tersangka
klausul masa penahanan maksimal 60 hari di tahap penyidikan diatur dalam Pasal 94 draft revisi KUHAP
-
Soal Revisi KUHAP, IAW Kritik Penghapusan Kewenangan Kejaksaan Sidik Perkara Korupsi
IAW memandang penghapusan wewenang itu sebagai bentuk distorsi serius terhadap prinsip pemberantasan korupsi.
-
Komisi III DPR Tunda Pembahasan RUU KUHAP
Habiburokhman menyebut, penundaan ini dilakukan mengingat masa sidang saat ini tergolong singkat, yakni hanya berlangsung selama satu bulan.
-
Berbeda dengan Revisi UU TNI, Pimpinan DPR Pastikan Pembahasan Revisi KUHAP Tak Terburu-buru
Saat ini Komisi III selaku komisi yang memiliki pakem untuk membahas Revisi KUHAP itu masih memanggil beberapa stakeholder untuk berdiskusi.
-
Datangi DPR, Koalisi Masyarakat Sipil Minta Revisi KUHAP Tak Kejar Tayang
Isnur juga meminta Komisi III DPR melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pembahasan revisi KUHAP
-
Dekan FH UNS: Revisi KUHAP Berisiko Timbulkan Abuse of Power
Perubahan dalam KUHAP, khususnya terkait proses penyelidikan dan penyidikan, memicu kekhawatiran terjadi Abuse of Power atau penyalahgunaan wewenang
-
Minta Pembahasan Harus Terbuka, Haris Pertama Sebut Revisi KUHAP untuk Ciptakan Keadilan Berimbang
Haris menekankan bahwa proses revisi KUHAP harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh pihak terkait.
-
Revisi KUHAP, Komisi III DPR Sebut Jaksa Tetap Jadi Penyidik Perkara Tindak Pidana Korupsi
Habiburokhman mengklarifikasi draf RUU KUHAP terbaru bahwa kejaksaan tetap memiliki kewenangan dalam penyidikan kasus tipikor.
-
Guru Besar Hukum Pidana Dorong Revisi KUHAP Perbaiki Mekanisme Prapenuntutan
Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Topo Santoso berharap Revisi KUHAP dapat memperbaiki mekanisme prapenuntutan.
-
Seminar Bahas Revisi KUHAP, Akademisi: Penerapan Asas Dominus Litis Rawan Disalahgunakan
Seminar yang bertajuk Implementasi Asas Dominus Litis Upaya Penguatan Peran Kejaksaan Menjadi Absolute Power di Univeritas Pendidikan Nasional Bali.
-
Desak Revisi KUHAP, Maqdir Ismail Cerita Punya Klien Sudah Dihukum 2,5 Tahun, lalu Bebas karena PK
Maqdir Ismail mendorong revisi KUHAP. Ia mengusulkan agar penahanan tersangka baru dilakukan setelah pengadilan menjatuhkan vonis
-
Revisi KUHAP, Adies Kadir Ungkap Pentingnya Adaptasi Hukum Acara di Era Modern
Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah resmi disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI melalui rapat paripurna DPR RI ke-13.
-
Revisi KUHAP Wajib Hindari Superioritas Penyidikan
Revisi KUHAP diharapkan tak memberikan peluang superioritas atas penyidikan sebuah perkara oleh lembaga tertentu.
-
Akademisi: Revisi KUHAP Diharapkan Hadirkan Sistem Peradilan yang Lebih Adil dan Transparan
Sebagai anggota tim perumus KUHP Nasional, Pujiyono menekankan bahwa pembaruan KUHAP harus berlandaskan prinsip keadilan dalam proses pidana.
-
KY Usul Aturan Penyadapan Dipertegas dalam Revisi KUHAP
Ketua KY minta aturan mengenai penyadapan dipertegas dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
-
Revisi KUHAP, KY Usul Negara Beri Bantuan Hukum bagi Terpidana
Hak atas bantuan hukum harusnya tak hanya diberikan pada tahap perkara tingkat pertama, banding, dan kasasi tapi juga PK untuk terpidana.
-
Penerapan Dominus Litis dalam Revisi KUHAP Dinilai Perlu Kehati-hatian
Kejaksaan memiliki kewenangan menentukan apakah suatu perkara pidana itu akan diajukan ke Pengadilan atau tidak.
-
Ketua Komisi III DPR Usul Revisi KUHAP Masuk dalam Prolegnas Baleg
Komisi III DPR usulkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas).
