TAG
Rifqinizamy Karsayuda
Berita
Foto (2)
-
Ketua Komisi II Sebut Masa Jabatan DPRD akan Diperpanjang saat Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah
Rifqy mencontohkan, jika pemilu nasional langsung digelar pada 2029, pemilu daerah baru akan digelar beberapa tahun setelahnya sebagaimana putusan MK.
-
DPR Bakal Revisi UU Pemilu Sikapi Putusan MK Soal Pemilihan Umum 2029 Tidak Serentak
Komisi II DPR RI bakal bakal segera menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait proses Pemilu dan Pilkada 2029 tak digelar serentak.
-
Imbas Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut, Komisi II DPR Bakal Bahas Regulasi Batas Wilayah Indonesia
Rifqi menyebut jika diperlukan, akan dilakukan revisi terhadap semua undang-undang tentang provinsi, kabupaten dan kota.
-
Ketua Komisi II DPR Yakin Prabowo Akan Ambil Langkah Tegas Soal Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut
Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda meyakini Prabowo Subianto akan mengambil langkah tegas terkait polemik empat pulau Aceh-Sumut.
-
Ketua Komisi II DPR: Sekretaris Daerah Harus Bisa Atur Prioritas Skala Rapat yang Digelar di Hotel
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta kepada seluruh sekretaris daerah (Sekda) mengatur jadwal rapat yang bisa digelar di hotel.
-
Berasal dari Polri, Sekjen Baru Kementerian ATR Diminta DPR Tegakkan Hukum dan 'Pukuli' Mafia Tanah
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda meminta Sekjen Kementerian ATR/ BPN Pudji Prasetijanto Hadi untuk menegakkan hukum di sektor pertanahan
-
Wamendagri Singgung GRIB Saat Ditanya Penindakan Ormas: Siapapun Tak Ada yang di Atas Hukum
Bima Arya mengungkapkan pihaknya telah meminta para kepala daerah untuk bersikap tegas terhadap organisasi kemasyarakatan yang menciptakan keresahan
-
Ketua Komisi II DPR Sebut Ada 341 Daerah Diusulkan Jadi Daerah Otonomi Baru
Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan ada 341 daerah yang mengusulkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) tetapi masih prematur.
-
Pimpinan Komisi II DPR Anggap Tak Masalah Ormas Dekat dengan Pemerintah: Tapi Jangan Ada Utang Budi
Pernyataan itu disampaikan Rifqi merespons munculnya banyak ormas yang membuat resah masyarakat dan seakan mereka kebal hukum
-
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda Bicara Nasib Revisi UU Pemilu: Jangan Tanya Saya
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menjawab perihal revisi UU Pemilu yang belum jelas nasibnya.
-
Ramai-ramai Sentil Lucky Hakim Liburan ke Jepang Tanpa Izin, DPR Desak Kemendagri Jatuhkan Sanksi
Sejumlah pihak ramai-ramai menyentil Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang berlibur ke Jepang tanpa izin.
-
5 Fakta Lucky Hakim Liburan ke Jepang: Wamendagri Minta Klarifikasi, Dedi Mulyadi Beri Teguran
Lucky Hakim mengaku liburan ke Jepang tak pakai APBD. Dedi Mulyadi beri teguran karena keluar negeri tak izin. Wamendagri akan minta klarifikasi Lucky
-
Ketua Komisi II DPR Desak Kemendagri Beri Sanksi Bupati Indramayu Lucky Hakim
Komisi II DPR desak Kemendagri beri sanksi Bupati Indramayu Lucky Hakim karena ke Jepang tanpa izin dan bisa kena sanksi diberhentikan sementara
-
Penjelasan Pimpinan Komisi II DPR Soal Waktu dan Tempat Pelantikan Kepala Daerah
Secara prinsip tanggal pelantikan kepala daerah sudah diajukan jatuh pada Kamis 20 Februari 2025.
-
Komisi II DPR RI Sedih Pemerintah Lakukan Efisiensi Anggaran 2025, Singgung Potensi Krisis Ekonomi
Kata legislator dari Partai NasDem tersebut, Indonesia saat ini sedang mengalami fase yang tidak mudah
-
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Bakal Dilantik Presiden, Komisi II DPR: Sejarah Baru Indonesia
Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilantik Presiden Prabowo Subianto.
-
DPR Pertimbangkan 2 Opsi terkait Waktu Pelantikan Kepala Daerah Terpilih, Apa Saja?
Rifqi menyebut pelantikan dibuat serentak untuk yang tidak bersengketa, pada 7 Februari untuk gubernur dan 10 Februari untuk bupati/wali kota.
-
Ketua Komisi II DPR Dukung Rencana Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah Terpilih Ikut Kegiatan Retreat
Ketua Komisi II DPR RI menyarankan agar retreat untuk para kepala daerah terpilih segera dilakukan.
-
Komisi II DPR akan Tindak Lanjuti Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold
Komisi II DPR RI akan menindaklanjuti putusan MK yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden
-
Pelantikan Kepala Daerah Dipastikan Mundur Setelah 13 Maret 2025, Ini Alasannya
Menurut Rifqi, pengunduran pelantikan kepala daerah itu lantaran MK baru menyelesaikan seluruh perselisihan hasil pilkada pada 13 Maret 2025
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved