TOPIK
Reformasi Polri
-
Reformasi Budaya Polri Dinilai Bakal Terwujud di Tahun 2026
Optimisme terhadap transformasi budaya Polri bisa terwujud di tahun 2026 ini mendapat reaksi dari kalangan masyarakat.
-
Komisi III DPR Sepakat Kedudukan Polri Tetap Berada di Bawah Presiden, Lemkapi: Itu yang Terbaik
Menurut Edi Hasibuan, kedudukan Polri di bawah kepala negara seperti saat ini sudah sesuai konstitusi dan sistem ketatanegaraan
-
Anggota Komisi III DPR Soroti Tiga Hal Penting dalam Reformasi Polri
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan, menyampaikan tiga sorotan utama dalam agenda Reformasi Polri.
-
Anggota DPR Soroti Reformasi Polri saat RDPU, Kritik Ketidaktegasan Propam
Martin menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal dalam tubuh Polri khususnya melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).
-
Pimpinan Komisi III DPR Tegaskan Reformasi Aparat Penegak Hukum Tak Boleh Dilakukan Secara Emosional
Menurutnya reformasi difokuskan pada pembenahan kultur, sikap, dan perilaku aparat penegak hukum dalam pelayanan publik.
-
Komisi III DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
Komisi III DPR menyepakati kalau kedudukan Polri akan tetap berada di bawah Presiden RI.
-
RDPU Komisi III DPR: Pakar Dorong Reformasi Kultural Polri, Bukan Perubahan Struktur
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Muhammad Rullyandi menitikberatkan reformasi Polri secara kultural, ketimbang struktural.
-
Boni Hargens: Rekomendasi Kompolnas Normatif Saja soal Reformasi Polri
Boni Hargens menilai rekomendasi yang diberikan Kompolnas ke Presiden Prabowo Subianto terkait agenda reformasi Polri, bersifat normatif
-
Kompolnas Kritik Kasus Pidana Polisi Mandek di Etik: “Kami Bukan Super Power”
Kompolnas kritik kasus pidana polisi mandek di etik. 43 polisi dilaporkan ke KPK, publik resah dan menanti keadilan hukum ditegakkan.
-
Optimisme Transformasi Budaya Institusi Polri Terjadi di 2026
Polri dinilai terus bertransformasi menjawab tantangan zaman, memperkuat demokrasi hukum, dan melayani rakyat sepenuh hati.
-
Legislator Gerindra: Reformasi Polri Harus Sentuh Akar Masalah Bukan Hanya Penindakan Individu
Bagi pemerintahan Prabowo, pembentukan Tim Reformasi Polri merupakan ujian awal komitmen membangun negara yang kuat sekaligus berkeadilan.
-
Catatan Akhir Tahun 2025 IPW: Polri Tak Konsisten Mengawal Reformasi Kultural
IPW menilai Polri tak konsisten jalankan reformasi kultural. PTDH kerap dibatalkan lewat banding KKEP akibat praktik silent blue code.
-
KAMMI Nilai Capaian Polri 2025 Jadi Standar Baru Penegakan Hukum di Indonesia
KAMMI menilai capaian kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sepanjang tahun 2025 telah menjadi standar baru.
-
Reformasi Berkelanjutan dan Transparansi Kinerja Polri Jadi Fondasi Penguatan Kepercayaan Publik
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengklaim tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus menunjukan tren positif selama 2025.
-
Langkah Berbenah Polri Dapat Dukungan Meski Menuai Kritik Publik
Abdul Razak Nasution, menilai Polri menunjukkan capaian konkret di tengah derasnya kritik dan serangan, terutama di ruang publik dan media sosial.
-
Yusril Ungkap Alasan Pemerintah Terbitkan PP Mengatur Penugasan Polisi di Jabatan Sipil
Yusril menjelaskan alasan pemerintah memilih menerbitkan PP daripada langsung merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
-
Tim Reformasi Polri Diingatkan untuk Bekerja Hati-hati dan Sesuai Konstitusi
Kritikus politik Faizal Assegaf mengingatkan keberadaan Tim Percepatan Reformasi harus dijalankan secara hati-hati dan konstitusional.
-
Lima Logical Fallacies dalam Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025
Perdebatan ini telah memicu diskursus hukum dan politik yang sangat intens di kalangan publik dan media massa.
-
Rapat Tertutup Presiden Prabowo di Kodam Imam Bonjol Turut Bahas Soal Komite Reformasi Polri
Tidak hanya soal bencana, Presiden Prabowo juga membahas masalah pertahanan dan juga soal Komite Percepatan Reformasi Polri.
-
Menteri Hukum Minta Perpol 10/2025 Tak Lagi jadi Perdebatan: Beda Pendapat Bukan Hal yang Tidak Baik
Menurut Supratman, polemik tersebut sudah seharusnya dihentikan, karena setiap pihak memilki cara pandang masing-masing menyikapi putusan MK.
-
Jimly Sebut Komite Reformasi Polri Bakal Perbaiki Perpol 10/2025, Diusulkan Jadi PP
Jimly menyebut Perpol Nomor 10 Tahun 2025 yang kini tengah jadi perdebatan bakal diperbaiki. Dia mengatakan Perpol itu diusulkan dijadikan PP.
-
Ide Pembentukan Kementerian Keamanan Nasional: Solusi Struktural Reformasi Polri
Forum Integritas Negara Hukum memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah, termasuk pembenahan institusi kepolisian.
-
Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie buka suara setelah bertemu dengan sejumlah pihak, termasuk akademisi Rocky Gerung.
-
Peraturan Kapolri Jadi Sorotan, Upaya Perluasan Kewenangan atau Menutup Celah Ketidakpastian Hukum?
Perkap 10 Tahun 2025 tentang Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi menuai sorotan publik.
-
Mahfud MD Nilai Perpol 10/2025 Langgar 2 UU dan Bertentangan dengan Putusan MK, Ini Kata Kapolri
Mahfud MD nilai Perpol 10/2025 langgar UU Polri dan ASN serta putusan MK, Kapolri bantah tudingan.
-
Wamenko Otto Buka Suara Soal Perbedaan Keputusan MK dan Kapolri Terkait Polisi di Jabatan Sipil
Otto Hasibuan mengakui adanya dualisme kebijakan terkait penempatan polisi aktif di jabatan sipil, menyusul terbitnya Perpol setelah putusan MK.
-
Praktisi Hukum Nilai Perpol 10/2025 Justru Beri Kepastian Hukum Penugasan Polri di Luar Institusi
Latuconsina menyatakan dukungannya terhadap Perpol 10 Tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi
-
Soedeson Tandra Tepis Pandangan Mahfud MD, Sebut Perpol 10/2025 Tidak Bertentangan dengan Putusan MK
Soedeson Tandra, membantah pernyataan Mahfud MD yang menyebut Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan dengan putusan MK.
-
Perpol 10/2025: Antara Supremasi Sipil dan Penataan Administratif Penugasan Anggota Polri
Perpol 10/2025 menuai pro kontra: sebagian nilai melanggar supremasi sipil, lainnya anggap penataan administratif.
-
Mahfud MD Sebut Perpol 10/2025 Bertentangan dengan Undang-Undang, Ini Kata Pengamat
Mahfud MD sebut Perpol 10/2025 tak berdasar hukum, Haidar Alwi menilai tafsirnya terlalu disederhanakan
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved