Menjaga Marwah ASN: Perlukah Lembaga Independen?

Menjaga Marwah ASN: Perlukah Lembaga Independen?

Oleh: IGN Agung Y Endrawan, SH, MH, CCFA

Praktisi Hukum, mantan Analis Hukum Senior OJK, mantan Direktur Kebijakan Bakamla, Mahasiswa S3 Kebijakan Publik

APARATUR Sipil Negara (ASN) pada hakikatnya adalah pilar utama pelayanan publik, wajah negara yang paling dekat dengan rakyat.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, masih terasa nuansa ASN berada dalam pusaran tarik-menarik kepentingan politik dan kepentingan kelompok.

Fenomena ini bukan sekadar kasuistik, tapi sudah menjadi pola yang mengkhawatirkan dalam reformasi birokrasi aparatur, seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika politik elektoral, khususnya menjelang dan pasca pemilihan kepala daerah.

Kita sering mendengar ongkos politik dalam Pilkada sangat tinggi. Kondisi ini kemudian menciptakan potensi iklim politik transaksional, yang pada akhirnya menyeret birokrasi ke dalam lingkaran yang seharusnya mereka jaga jaraknya.

Hal yang sering di dengar lainnya, ASN kerap dimobilisasi untuk mendukung calon petahana, diminta mengikuti agenda politik tertentu, atau bahkan potensi dijadikan alat legitimasi kekuasaan.

Di sisi lain, jabatan-jabatan “strategis” yang kata sebagian orang bernuansa basah dalam birokrasi kerap diposisikan sebagai "imbalan" atas dukungan politik.

Dugaan jual beli jabatan yang mengemuka di berbagai daerah bukan hanya mencoreng kredibilitas pejabat, tetapi juga melukai rasa keadilan ASN dalam pelayanan publik yang selama ini berjuang dengan kompetensi dan integritas.

Dalam sistem yang seperti ini, sulit berharap ASN dapat menjalankan tugasnya secara netral dan profesional.

Ketika promosi jabatan lebih banyak ditentukan oleh kedekatan, bukan kemampuan, maka semangat meritokrasi akan runtuh perlahan. 

ASN yang memiliki kapasitas, dedikasi, dan track record baik justru terpinggirkan karena dianggap "tidak punya akses", "tidak satu barisan", atau "tidak bisa diajak kompromi".