Suku Anak Dalam Jambi Usai Misteri Balita Balqis

Bagaimana tidak menjadi konflik, SAD tidak memiliki konsep space yang kaku dan mengikat oleh hukum kepemilikan. 

Sementara, bagi masyarakat SAD, hutan dan seisinya adalah sphere yang lentur. Tempat mereka bertukar ide yang setara dan saling menghormati (rekognisi).

Dalam konsep ini masyarakat SAD memiliki sejumlah aturan tak tertulis yang mereka patuhi tanpa banyak bertanya.

Konsep dan amanah kepatuhan ini berjalan sangat lama dalam masyarakat SAD dengan masing-masing Tumenggung sebagai pemegang otoritas dari kesepakatan tersebut.

Baca juga: Suku Anak Dalam Kuras Tabungan Rp85 Juta demi Selamatkan Bilqis, Penculik Tawarkan ke Banyak Orang

Kerentanan Sosial SAD 

Sayang memang, nasib SAD tak mendadak jadi lebih baik usai ditemui Presiden Jokowi pada 2014 secara langsung. 

Selaku Presiden, Jokowi hanya bisa bertindak dalam kerangka otoritas pemerintah yang mendasarkan diri pada aturan hukum yang rigid.

Sebagai contoh, masyarakat SAD kerap bermasalah dalam hal Kewarganegaraan atau status hukum yang menunjukkan hubungan antara individu dengan suatu negara, yang mencakup hak dan kewajiban hukumnya, serta keanggotaan dalam suatu bangsa.

Dalam bahasa paling mudah, banyak masyarakat SAD tidak terdata dalam administrasi kependudukan, mulai dari pencatatan peristiwa penting (kelahiran, kematian, pernikahan) hingga pelayanan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Kondisi ini membuat SAD rentan tidak mendapatkan layanan sosial dari pemerintah.

Contoh layanan kesehatan, layanan pendidikan hingga layanan perlindungan hukum ketika sesuatu hal menimpa mereka.

Kerentanan administrasi ini pula yang membuat mereka mudah dimanfaatkan oleh oknum sebagai boneka dalam pelanggaran hukum.

Contoh kasus pemilih siluman saat Pemilihan Umum, kasus tambang ilegal hingga kasus bodong.

Soal mobil bodong ini bahkan sudah menjadi rahasia umum dan menjadi hantu bagi banyak  pengusaha rental mobil di Jambi.

Sudah banyak kejadian mobil rental digadaikan ke permukiman warga Suku Anak Dalam (SAD). Kejadian ini terus berulang tanpa ujung penyelesaian.

Dalam skala yang lebih besar, adalah konflik kepemilikan hutan yang puluhan tahun tak terselesaikan.