Ahmad Ali dan PSI Lupa Sejarah, Mengail di Air Keruh dan Rontoknya Idealisme

Yogen Sogen 

Pemuda asal Flores, Nusa Tenggara Timur

Politisi Muda Indonesia

Pegiat Sastra dan Sosial Politik. 

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Pemerintahan - Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN).

Pernyataan Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, yang menuduh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak memberikan penghargaan yang layak kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), adalah narasi yang menyesatkan, dangkal, dan sarat motif politik murahan. 

Tuduhan yang dilemparkan ini seolah-olah PSI adalah pembela sejati martabat Jokowi. Padahal, tindakan ini hanyalah upaya taktis untuk mengail popularitas di tengah keretakan hubungan antara Jokowi dan PDIP, sekaligus menutupi rontoknya idealisme yang pernah mereka gembar-gemborkan.

Klaim Ahmad Ali bahwa karier politik Jokowi sepenuhnya karena dukungan rakyat dan bukan karena PDIP adalah bentuk dekonstruksi sejarah yang tidak bertanggung jawab.  Mari kita jujur dengan tegas, siapa yang membuka pintu politik bagi Jokowi? Jawabannya adalah PDIP.

Kesaksian Sejarah, Bukan Fiksi

Sejak wali kota, gubernur, hingga presiden, Jokowi tidak dapat dipisahkan dari peran PDIP. Ia pertama kali duduk di kursi Wali Kota Solo pada tahun 2005. Ia diusung dan didukung penuh oleh PDIP. 

Tanpa mesin politik, logistik, dan legitimasi dari PDIP, langkah awal tersebut mustahil terwujud. Kemudian, di tahun 2012, PDIP membawanya ke Jakarta. Puncak kekuasaan, dua periode sebagai Presiden, adalah manifestasi dari penugasan dan dukungan total PDIP. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan segala otoritasnya dan sepenuh hati dalam langkah politiknya memuluskan jalan Jokowi menuju Istana.

Selain itu, ada penghargaan konkret dengan membuka jalan untuk Gibran. Bahkan, argumentasi PSI semakin lemah ketika kita melihat perlakuan PDIP terhadap keluarga inti Jokowi. Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, dicalonkan sebagai Wali Kota Solo oleh PDIP. Ini adalah bentuk penghargaan dan keberlanjutan regenerasi politik yang diberikan oleh partai.

Menuduh PDIP tidak menghargai Jokowi setelah memberikan panggung politik kepada anak kandungnya adalah tuduhan yang paling tidak etis dan hanya menunjukkan kegagalan PSI dalam membaca peta politik secara utuh. Mengatakan bahwa PDIP tidak menghargai Jokowi sama saja dengan menafikan investasi politik, sumber daya, dan sejarah yang telah diletakkan PDIP selama hampir dua dekade. PSI harus berhenti dan agak tau diri dari upaya cuci tangan sejarah ini.

PDIP Taat Konstitusi, PSI Mencari Sensasi

Pernyataan Ahmad Ali bahwa PDIP menjadikan Jokowi sebagai “alat politik” dan tidak menghargai potensi jangka panjangnya adalah tuduhan yang sengaja mengabaikan prinsip fundamental PDIP: ketaatan terhadap konstitusi.

Keretakan hubungan antara Jokowi dan PDIP mencapai puncaknya bukan karena masalah penghargaan personal, melainkan karena perbedaan pandangan mendasar terkait isu tiga periode dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Saat wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu mencuat, PDIP mengambil sikap tegas: menolak mentah-mentah. Penolakan ini adalah bukti bahwa PDIP, sebagai partai ideologis dan partai pemenang pemilu, menempatkan konstitusi dan demokrasi di atas kepentingan politik pragmatis personal, bahkan kepentingan kader terbaiknya sendiri.