Panggilan Menjaga Kedaulatan Rakyat

PROFIL PENULIS

Benny Sabdo

Penulis adalah Anggota Bawaslu DKI Jakarta; Kontributor Buku Refleksi atas Hukum, Kekuasaan dan Moralitas di Indonesia: Percikan Pemikiran Makara Merah Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2026

“GEREJA Katolik menghargai sistem demokrasi karena menjamin partisipasi warga negara,” Gaudium et Spes Artikel 75, salah satu landasan penting dalam Ajaran Sosial Gereja Katolik mengenai kehidupan politik.  

Awal Februari 2026 lalu, saya mengajar pada Sekolah Politik dan Demokrasi Pengurus Pusat Pemuda Katolik di Malang, Jawa Timur. Dalam rangka konsolidasi demokrasi, saya menyampaikan demokrasi Indonesia tidak turun dari langit, tetapi perlu rekayasa sosial.

Seluruh anak bangsa mesti terpanggil untuk menjaga kedaulatan rakyat. Panggilan ini adalah sebuah ikhtiar mulia bagi kebaikan bersama. Hal penting yang mendesak, yakni mengajak sebanyak mungkin masyarakat untuk melakukan konsolidasi demokrasi. Pemilu yang jurdil membutuhkan partisipasi dan pengawasan yang masif.   

Demokrasi sering kali diibaratkan sebagai sebuah rumah kaca. Demokrasi tampak kokoh dan megah, namun keretakannya dapat bermula dari dalam sebelum akhirnya runtuh akibat tekanan dari luar. Di tengah dinamika politik kontemporer, Indonesia sedang menghadapi tantangan yang melampaui sekadar proseduralisme pemilu. 

Kita sedang menyaksikan apa yang oleh para pakar disebut sebagai engineering democracy atau rekayasa demokrasi—sebuah upaya sistematis untuk mengarahkan alur kedaulatan rakyat demi kepentingan stabilitas elite.

Data dari berbagai lembaga riset otoritatif menunjukkan penurunan indeks demokrasi Indonesia, yang sebagian besar dipicu oleh melemahnya kontrol terhadap kekuasaan dan rendahnya akomodasi terhadap suara publik dalam penyusunan kebijakan penting.

Jika saluran ekspresi ini tersumbat, republik ini sebenarnya sedang menanam bom waktu. Ketidakpuasan yang tidak tersalurkan di kotak suara yang jujur akan meledak menjadi apatisme masif atau gerakan jalanan yang destruktif.       

Di tengah keriuhan gimik politik dan adu kuat logistik menjelang pemilu 2029, kita sering kali lupa bertanya, di mana letak jangkar filosofis demokrasi Indonesia?

Jika kita menoleh ke belakang, pada momen krusial sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdakaan, Muhammad Yamin telah meletakkan fondasi yang visioner. Bagi Yamin, demokrasi bukan sekadar mekanisme prosedural menghitung suara, melainkan sebuah permusyawaratan yang berakar pada kedaulatan rakyat dan supremasi hukum. 

Yamin merupakan pemikir negara hukum demokratis sekaligus tokoh yang bersikeras bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh menjadi barang impor mentah-mentah dari Barat. Ia menggali konsep kedaulatan rakyat dari tradisi desa-desa di nusantara—yang ia sebut sebagai republik-republik kecil—lalu membungkusnya dalam kerangka konstitusionalisme modern.

Bagi Yamin, konstitusi adalah pagar agar kedaulatan rakyat tidak berubah menjadi tirani mayoritas. Dalam konteks pemilu hari ini, gagasan Yamin menjadi teguran keras, apakah kompetisi pemilu saat ini benar-benar menjunjung kedaulatan rakyat, atau justru terjebak dalam kedaulatan modal. 

Gagasan kesetaraan dalam pandangan konstitusionalisme Yamin bukan hanya soal hak untuk memilih, tetapi juga hak untuk dipilih tanpa sekat privilese. Namun, realitas saat ini menunjukkan lapangan permainan yang timpang.

Politik biaya tinggi, menjadi hambatan bagi talenta terbaik bangsa yang tidak memiliki akses terhadap pendanaan besar. Dan, sentralisasi kekuasaan, bertolak belakang dengan semangat Yamin tentang demokrasi yang inklusif dari akar rumput. 

Mengacu pada pemikiran Yamin, pemilu seharusnya menjadi momentum pemurnian kedaulatan rakyat. Demokrasi konstitusional menuntut bahwa setiap tahap pemilu harus tunduk pada norma hukum yang adil (fairness).

Tanpa itu, pemilu hanya akan menghasilkan kepemimpinan yang kehilangan legitimasi moral. Kita perlu mengembalikan pemilu ke khitahnya sebagai alat untuk menyejahterakan rakyat, bukan sekadar sirkulasi kepemimpinan elite. Menguji gagasan kesetaraan berarti berani membedah kembali aturan main. Mulai dari batasan dana kampanye hingga penegakan hukum pemilu yang tidak tebang pilih.