Redenominasi Rupiah Jadi atau Tidak? Indonesia Bisa Belajar Dulu dari Negara-negara Ini!

TRIBUNNEWS.COM - Rencana redenominasi rupiah kembali ramai menjadi pembahasan, mulai dari gedung-gedung perkantoran, kampus-kampus, hingga warung-warung kopi di pemukiman. Rencana menghilangkan nol dari rupiah ini sejatinya sudah berulang kali terdengar, namun kali ini tampaknya lebih serius.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi mencantumkan rencana redenominasi rupiah ke dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Renstra Kementerian Keuangan 2025-2029. Ini secara tidak langsung menyebutkan bahwa redenominasi telah menjadi agenda nasional untuk lima tahun ke depan. 

Bahkan dalam PMK Nomor 7 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pemerintah menargetkan RUU redenominasi ini rampung pada 2027 mendatang. Namun yang jadi pertanyaan penting, apakah kita siap melakukan redenominasi rupiah?

Sejak pertama kali digaungkan, redenominasi memang sering dipandang publik sebagai sesuatu yang rumit dan berisiko. Padahal, jika dilakukan dalam waktu yang tepat, serta persiapan matang, kebijakan ini dapat mengantarkan sebuah negara memiliki sistem keuangan yang lebih efisien dan modern. 

Namun, Indonesia tidak perlu merasa ketakutan saat hendak menerapkan redenominasi, karena sudah banyak negara-negara yang berhasil melakukannya. Tidak hanya satu, tapi ada beberapa negara yang kini merasakan dampak positif pada perekonomian mereka setelah menerapkan redenominasi. 

Salah satu contoh sukses adalah Turki, yang pada 1 Januari 2005 silam, mengambil keputusan yang cukup berani, dengan redenominasi ekstrem. Bagaimana tidak esktrem, pemerintahan Turki menghapus enam nol pada lira, mata uang mereka. Sederhananya, dari satu juta lira menjadi hanya satu lira. 

Bank for International Settlements (BIS) mencatat bahwa redenominasi lira dilakukan bersamaan dengan pengetatan kebijakan moneter, yang kemudian membuat inflasi melandai dan kepercayaan publik meningkat kembali.

Ditarik jauh ke belakang, ada Bolivia yang melakukan redenominasi karena inflasi gila-gilaan dialami negara dari Amerika Selatan. Sebelum redenominasi mata uang, inflasi Bolivia sempat menembus 20.000 persen pada 1985 silam. 

Untuk mengatasi inflasi tinggi tersebut, pemerintah menerbitkan boliviano baru pada 1987, untuk menggantikan peso boliviano dengan rasio 1 juta banding satu. Reformasi ini berhasil membuat ekonomi Bolivia stabil, dengan inflasi turun drastis di awal 1990-an. Hingga kini, boliviano tetap menjadi mata uang resmi sampai sekarang. 

Selain Turki dan Bolivia, Polandia juga bisa menjadi contoh untuk diikuti. Negara ini menghapus empat nol dan memperkenalkan zloty (mata uang Polandia) yang baru pada 1 Januari 1995. Tidak lama kemudian, dengan nilai zloty yang lebih stabil, National Bank of Polandia (NBP) menyatakan mata uang Polandia kembali diperhitungkan di pasar valuta asing. 

Baca juga: Ketua Banggar DPR Ungkap Redenominasi Rupiah Harus Penuhi Sejumlah Prasyarat, Apa Saja?

Ketiga negara tersebut mengambil keputusan redenominasi mata uangnya, karena mengalami hiperinflasi. Jika berkaca dari pengalaman mereka, Indonesia sendiri sebenarnya jauh dari kondisi ekstrem seperti yang dialami Turki atau Bolivia. 

Inflasi Indonesia relatif rendah, sistem pembayaran digital makin kuat dan stabilitas makro sudah cukup mapan. Dengan target 2027, pemerintah kini harus bekerja keras untuk mensosialisasikan secara luas kepada publik, membenahi sistem keuangan dan memastikan sektor perbankan dan keuangan agar lebih siap dengan perubahan nominal. 

Jika redenominasi berhasil dilakukan oleh indonesia, langkah ini bukan sekadar memotong nol, tetapi langkah menuju efisiensi dan citra rupiah yang lebih modern dan bersaing di mata dunia. 

Baca juga: Ketua Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Soal Redenominasi Rupiah: Dampak Inflasinya Luar Biasa