Sambangi Kantor OJK, Aliansi Korban Wanaartha Minta Penjelasan Terkait Tim Likuidasi
Adapun surat audiensi yang dilakukan hari ini sudah dikirimkan sejak Kamis, 12 Januari 2023 kepada OJK.
Penulis:
Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor:
Seno Tri Sulistiyono
lihat foto
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Korban Wanaartha melakukan audiensi kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di gedung Wisma Mulia 2, Jakarta (16/1/2023).
Ketua Konsorsium Aliansi Korban Wanaartha Johanes Buntoro tampak sudah tiba di lokasi sekira pukul 09.00 WIB.
Kedatangannya tak langsung dilanjutkan dengan audiensi yang sudah terjadwal.
Ia bersama perwakilan Aliansi Korban Wanaartha lainnya diminta menunggu terlebih dahulu oleh pihak OJK.
Baca juga: WanaArtha Tolak Tim Likuidasi Masuk Acara RUPSLB, Berikut Alasannya
Hingga tulisan ini dibuat pada pukul 10.55 WIB, Aliansi Korban Wanaartha masih juga tertahan di lantai dasar Gedung Wisma Mulia 2.
Adapun surat audiensi yang dilakukan hari ini sudah dikirimkan sejak Kamis, 12 Januari 2023 kepada OJK.
Mereka meminta audiensi dihadiri oleh Dewan Komisioner OJK, Manajemen PT Wanartha dan Komisi XI DPR RI.
Hal yang akan dibahas adalah meminta pertanggung jawaban dan penjelasan mengenai persetujuan OJK tanggal 13 Desember 2022 yang diklaim sudah memberikan persetujuan kepada team Likuidasi Harvady M Iqbal.
Mereka meminta klarifikasi apakah OJK melakukan persetujuan di belakang tanpa sepengetahuan Manajemen PT Wanaartha dan Pemegang Polis.
Lalu, Aliansi Korban Wanaartha juga menyinggung mengenai Pemegang Saham Pengendali (PSP) Mayoritas PT WAL sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dan sudah mendapatkan red notice.
Pemegang Polis juga menaruh harapan pada kepemimpinan jajaran Dewan Komisaris dan Ketua Baru OJK bisa lebih tranparansi dan menjadi pelindung Pemegang Polis.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life).
Perusahaan asuransi jiwa tersebut kemudian diberi waktu oleh OJK selama satu bulan atau 30 hari untuk membentuk tim likuidasi.
Tim likuidasi selanjutnya akan melakukan verifikasi polis yang menjadi dasar perhitungan penyelesaian hak pemegang polis.
| Satori Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi Dana CSR BI-OJK, Begini Reaksi Partai NasDem |
|
|---|
| LPSK Catat Rendahnya Permohonan Perlindungan Korban TPKS di Papua: Kami Yakin di Sana Banyak Kasus |
|
|---|
| Lemkapi Pastikan Anak Korban Kekerasan di Jaksel Kian Membaik Setelah 2 Bulan Dirawat di RS Polri |
|
|---|
| Kelakuan 2 Anggota DPR Terungkap: Dana CSR Rp28 M Dipakai Bangun Restoran, Showroom, dan Beli Mobil |
|
|---|
| Peran Sentral Heri Gunawan dan Satori dalam Korupsi Dana CSR BI-OJK, Terungkap Modus Cuci Uangnya |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.