Jumat, 12 September 2025

Modal Kuat BTN Persempit Backlog Perumahan Tanpa Bebani APBN

Kementerian PUPR mencatat jumlah backlog atau kekurangan pasokan rumah menembus 12,75 juta unit rumah.

HO
Ilustrasi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membeberkan tantangan di sektor properti, di antaranya jumlah kekurangan hunian atau backlog perumahan. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pihaknya mencatat jumlah backlog menembus 12,75 juta unit rumah. 

Salah satunya dengan membuat skema Staircasing Shared Ownership (SSO).

Melalui skema tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki hunian dengan biaya awal yang lebih terjangkau dan secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi mereka.

Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan SSO merupakan perpaduan antara skema sewa dan kepemilikan, di mana hal ini dapat digunakan untuk memiliki hunian yang berbentuk
bangunan bertingkat seperti rumah susun.

Melalui SSO, kata Hirwandi, MBR bisa memiliki hunian di lokasi yang strategis namun dengan pembayaran yang lebih terjangkau sesuai dengan kemampuan ekonominya.

“Staircasing Shared Ownership juga menjadi jawaban agar pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah tidak selalu membebani APBN," kata Hirwandi dalam acara Hari Puncak
Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) Tahun 2022 di Auditorium Kementerian PUPR di Jakarta.

Dengan hadirnya SSO, lanjut Hirwandi, akan menjadi opsi metode baru yang tidak membebani Kementerian PUPR dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Skema ini juga membuat dana yang ada bisa dipakai untuk menyediakan lebih banyak perumahan bagi masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah,” kata Hirwandi.

Modal Kuat Penyaluran KPR Bakal Meningkat

Selain skema baru yang disiapkan untuk membiayai MBR memiliki rumah, BTN juga memperkuat dirinya melalui penambahan modal dengan skema rights issue.

Melalui rights issue tersebut, BTN melepas 3,44 miliar saham baru atau setara 24,54 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Dengan harga pelaksanaan Rp 1.200 maka BTN berpeluang meraih tambahan modal Rp4,13 triliun.

Aksi korporasi emiten dengan kode saham BBTN ini pun mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) untuk porsi pemegang saham publik sekitar 1,6 kali.

“Kami sangat bersyukur, proses rights issue Bank BTN berjalan lancar. Jumlah permintaan yang masuk juga sangat tinggi, sehingga rights issue BTN ini mengalami oversubscribed sekitar 1,6 kali,” ujar Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo, Jumat (6/1/2023).

Dia menambahkan, Bank BTN akan menjaga kepercayaan dari pemegang saham dengan menghasilkan kinerja yang terus bertumbuh positif dan berkelanjutan.

BTN akan memperbesar kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan dari sebelumnya 800.000 unit selama lima tahun menjadi 1,32 juta unit.

Baca juga: Kementerian PUPR Ajak Pengembang Garap Pasar Milenial untuk Tekan Backlog Perumahan

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan