Kenaikan Pajak Hiburan Bikin 5.000 Karyawan Inul Vista Terancam PHK Hingga Jokowi Marah
Selain membayar pajak hiburan, perusahaan juga membayar hak cipta kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
lihat foto
Pemerintah berencana memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha hiburan guna memperkuat implementasi kebijakan terkait Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
Insentif fiskal tersebut akan diberikan kepada sektor pariwisata berupa pengurangan pajak dalam bentuk pemberian fasilitas ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 10% dari pajak penghasilan (PPh) badan, sehingga besaran PPh Badan yang besarnya 22% akan menjadi 12%.
Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani mengatakan, insentif fiskal berupa pengurangan pajak tersebut tidak menarik bagi pengusaha apabila kenaikan tarif pajak hiburan tetap ditetapkan sebesar 40%-75%.
Namun, apabila pemerintah membatalkan tarif pajak hiburan tinggi tersebut, maka pemberian insentif PPh DTP tersebut bisa menarik dan membantu pengusaha.
"Itu dalam kondisi UU Nomor 1 Tahun 2022 sudah menjadi kompositif, tentu sudah tidak menarik. Kecuali kalau ini bisa dibatalkan dan kembali kepada sisi yang lama itu baru menarik. Kalau sekarang tidak menarik," ujar Hariyadi.
| 5 Kali Lipat Lampaui Target, Penerimaan PNBP Kementerian LHK Tembus Rp509,38 Miliar |
|
|---|
| Baru Kantongi Rp7 Triliun, Ditjen Pajak Ingatkan 200 Penunggak Pajak Bakal Disita Aset dan Pidanakan |
|
|---|
| Oknum Polisi di Mamuju Diburu Usai Terlibat Pengeroyokan di Tempat Hiburan Malam |
|
|---|
| Jason Chen, Talenta Muda Perfilman Indonesia yang Layak Diperhitungkan |
|
|---|
| Resmi Dibuka! PRO AVL Indonesia 2025 Hadirkan 60 Eksibitor dari 10 Negara |
|
|---|
![[FULL] Gaya Blak-blakan Purbaya Lemahkan Pemerintah? Pakar: Hasan Nasbi Nggak Berhak Ikut Campur](https://img.youtube.com/vi/wD_dIYbA7Q0/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.