Jelang Pemberlakuan Tarif Resiprokal, Pemerintah RI Jalin Komunikasi dengan Mendag dan Menkeu AS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus menjalin komunikasi dengan kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR), Menteri Perdagangan AS (Secretary of Commerce), dan Menteri Keuangan AS (Secretary of Treasury) menjelang tenggat waktu pemberlakuan tarif resiprokal (timbal balik) yang akan jatuh pada 9 Juli 2025.

Pemerintah AS awalnya mengenakan tarif resiprokal 32 persen kepada komoditi impor asal Indonesia. Setelah ditangguhkan, produk ekspor Indonesia yang masuk ke AS hanya dikenakan tarif impor 10 persen.

Penangguhan ini berlaku selama 90 hari ini oleh Presiden AS Donald Trump untuk membuka ruang negosiasi dengan Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Pemerintah RI telah menyiapkan tim negosiasi yang menetap di AS apabila dibutuhkan untuk merespons langkah AS atau memberikan penjelasan.

"Pemerintah terus berkomunikasi secara tertulis. Tim negosiasi Indonesia standby di Washington. Jadi kalau ada perubahan, ada hal detail lagi yang diperlukan klarifikasi atau apa, kami bisa segera merespons," ujar Airlangga ketika ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Dia mengatakan Indonesia sudah memberika tawaran kedua kepada Pemerintah AS dan telah diterima yakni peluang invetasi bersama Danantara di proyek ekosistem mineral kritis di Indonesia.

"Indonesia sudah mengatakan bahwa kebutuhan Indonesia untuk energi dan agrikultur itu sebagian juga akan diambil dari AS," ucap Airlangga.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri mengungkapkan selama masa penangguhan tarif resiprokal ini, Pemerintah RI mengutamakan strategi diplomasi perdagangan dan mempererat solidaritas regional ASEAN dan mendiversifikasi pasar ekspor.

Indonesia akan menghidupkan kembali forum kerja sama bilateral Indonesia-AS melalui Trade and
Investment Framework Agreement/TIFA yang terakhir dilaksanakan pada 2018.

"Melalui TIFA, Indonesia berharap dapat membahas isu dan kebijakan perdagangan serta investasi yang menjadi perhatian kedua negara secara lebih sistematis," kata Roro dikutip dari siaran pers pada Kamis (22/5/2025).

Pada 17 April 2025, delegasi Indonesia telah bertemu dengan perwakilan United States Trade Representative (USTR). Roro mengklaim Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diterima untuk melakukan dialog langsung di tengah banyaknya permintaan serupa dari negara-negara lain.

Baca juga: AS Tangguhkan Tarif Resiprokal 90 Hari, Apa yang Sudah Dilakukan Pemerintahan Prabowo?

Indonesia dan AS sudah sepakat untuk menyusun suatu kerangka kerja (framework). Kepada AS, Indonesia juga mengajukan pengembangan sumber daya manusia yang mencakup bidang pendidikan, sains, teknologi, teknik (engineering), matematika (STEM), dan ekonomi digital.

Indonesia juga mengusulkan kerja sama yang lebih seimbang di sektor jasa keuangan meminta tarif impor AS terhadap produk ekspor unggulan Indonesia seperti garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang disesuaikan agar lebih kompetitif dibandingkan negara-negara pesaing.