Hadapi Tarif Resiprokal AS, Komisi XI DPR Dorong Diversifikasi Pasar dan Penguatan Industri Domestik

Peluang ketiga, menurut Anis, adalah terbukanya ruang negosiasi dagang baru, baik secara bilateral maupun regional.

“Kebijakan reciprocal tariffs ini bisa menjadi pintu masuk untuk memicu perundingan dagang baru. Sehingga terbuka peluang untuk melahirkan kesepakatan baru dalam kerja sama ekonomi, baik regional maupun non-regional,” ucapnya.

Ia pun menegaskan bahwa pemerintah perlu segera menyikapi kondisi ini secara strategis.

“Pemerintah perlu menyikapi kondisi ini dengan kebijakan yang tepat dan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia,” pungkas Anis.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi memberlakukan tarif dagang resiprokal (timbal balik) ke Indonesia sebesar 32 persen berlaku mulai 1 Agustus 2025.

Angka tersebut tidak berbeda dibanding dari pengumuman yang sebelumnya dikeluarkan Donald Trump.

Tarif resiprokal merupakan kebijakan yang diambil Donald Trump untuk mengenakan tarif terhadap negara-negara yang dianggap memberlakukan hambatan perdagangan tinggi terhadap AS, termasuk Indonesia.

Dalam media sosial Truth Social miliknya, Donald Trump mengunggah langsung surat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pengenaan tarif ini.

"Mulai tanggal 1 Agustus 2025, kami akan memberlakukan tarif sebesar 32 persen untuk semua produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat, terpisah dari semua tarif sektoral," tulis surat tersebut yang dilihat Tribunnews pada Selasa (8/7/2025).

Kekinian, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah diutus pemerintah RI untuk negosiasi ulang tarif resiprokal tersebut.