Pemerintah Genjot Ekspor Tekstil dan Elektronik ke AS Hadapi Tarif Impor 19 Persen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan menggenjot ekspor produk produk unggulan ke Amerika Serikat (AS) agar tetap kompetitif pasca pemberlakuan tarif impor 19 persen oleh Presiden Donald Trump mulai Agustus 2025. 

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/7/2025). 

"Kita akan terus dorong produk tekstil, termasuk pakaian jadi (apparel), sepatu, furniture, hingga barang-barang elektronik rumah tangga (home appliances) dan produk manufaktur lainnya. Itu masih bisa masuk dengan harga sekian (di pasar AS),” kata Airlangga.

Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi penurunan penerimaan negara akibat pemberlakuan tarif impor nol persen untuk produk-produk AS yang diekspor ke Indonesia.

"Ya berbagai komiditas kan sudah nol. Jadi sebetulnya impor kita dari Amerika seperti gandum dan yang lain memang sudah nol," katanya.

Saat ditanya mengenai impor minyak dan gas dari AS, Airlangga menyebutkan bahwa volume impor akan disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri. 

Impor Migas ke Indonesia merupakan bagian dari kesepakatan negosiasi tarif dagang dengan AS.

"Volumenya nanti kita lihat, tergantung kebutuhan di Indonesia. Barang yang akan dibeli itu bentuknya LPG, produk olahan (refined product), maupun crude. Jadi sifatnya kombinasi,” katanya.

Namun demikian, untuk realisasi pengiriman pertama, pemerintah masih menunggu proses teknis lebih lanjut. 

"Kita masih ada tahapan teknis. Harus ada perjanjian kerangka kerja (framework agreement), lalu diikuti dengan perjanjian implementasi,” ujarnya.

Baca juga: Hadapi Dampak Tarif Impor Trump, Menaker Yassierli Ingatkan Industri Dalam Negeri Perkuat Daya Saing

Dia juga menyatakan bahwa skema ini akan mencakup berbagai sektor, termasuk produk agrikultur. 

Mengenai pengumuman resmi atau joint statement tarif dagang antara Indonesia dan AS, Airlangga menyebut bahwa pihaknya masih menunggu dari Gedung Putih.

“Kita tunggu dari White House,” pungkasnya.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto mengatakan pemberlakuan tarif resiprokal mulai 1 Agustus itu hanya untuk negara-negara yang mendapatkan surat dari Presiden AS Donald Trump.

Menurut Airlangga, Inggris, Vietnam, China juga berlaku hal yang sama karena negara tersebut telah mencapai kesepakatan bersama.