Sengkarut Masalah Coretax: Eror di Awal Peluncuran, Diduga Ada Korupsi, hingga Digarap Lulusan SMA

"Kami hari ini melaporkan tentang kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan Coretax, sistem yang memakan anggaran Rp1,3 triliun lebih," kata Ketua Umum IWPI Rinto Setiyawan.

Rinto mengatakan dugaan korupsi muncul dari masifnya error yang dialami WP saat mengakses Coretax.

Baca juga: Sebut Harus Miliki Sentuhan Budaya, Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Soroti Coretax dan Deditax

Persoalan ini kian bertambah setelah Dirjen Pajak menerbitkan Keputusan Nomor 24 Tahun 2025 menyatakan aplikasi Coretax ini bermasalah. 

Menurut Rinto, ini sangat janggal karena Coretax diciptakan dengan sangat canggih dan biayanya sangat mahal. Terlebih, wajib pajak besar malah justru diperbolehkan ke sistem pajak lama.

‎“Yang kita laporkan sekarang ini adalah Dirjen Pajak,” ucapnya.

Namun, hingga saat ini, tidak diketahui progres dari laporan tersebut.

Perbaikan Molor sampai Tahun Depan

Menkeu Purbaya menuturkan pasca putusan DPR dan pemerintah agar Coretax tidak digunakan sepenuhnya tahun ini, perbaikan sistem pajak tersebut pun masih harus mengalami molor.

Dia mengungkapkan sebenarnya perbaikan Coretax diperkirakan selesai pada Oktober 2025.

Namun, menurutnya, ada berbagai masalah yang terjadi seperti quality control yang terlewat dari kontraktor saat menyerahkan hasil pekerjaannya.

Selain itu, pemerintah ternyata tidak bisa mengakses beberapa perangkat lunak yang dioperasikan oleh kontraktor yaitu LG. 

Hal tersebut, kata Purbaya, lantaran Kemenkeu masih terlibat kontrak dengan LG hingga akhir tahun 2025.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memperkirakan perbaikan Coretax baru selesai pada Februari 2026.

"Saya bilang satu bulan (bisa perbaiki), tapi karena kendala tadi kita gak bisa masuk, karena ada kontrak. Jadi ini kan dibangun 4 tahun, dengan segala macam kendala yang ada ya, tapi saya yakin nanti begitu dikasih ke kita, Januari, Februari udah selesai itu. Januari udah selesai harusnya," ujarnya.

Kendala lain juga diungkap Purbaya di mana pihak LG kerap tidak responsif ketika dihubungi pemerintah.

Baca juga: Anggota DPR Respons Soal Coretax Kerap Bermasalah: Baru 2 Bulan, Wajar Jika Ada Kendala

Dengan berbagai sengkarut masalah ini, Purbaya berencana untuk memutus kontrak dengan LG demi tidak ada lagi ketergantungan dengan pihak asing.