Pemberian Izin Tambang Rakyat, DPR Minta Pemerintah Terapkan Prinsip ESG

Dia juga menyoroti masalah mendasar yang kerap dihadapi negara-negara kaya sumber daya alam, yaitu fenomena resource curse atau 'kutukan tambang'.

Baca juga: Senator Usul Pemerintah Terbitkan IUPK Tambang Rakyat yang Dikelola Tradisional

Menurutnya, potensi sumber daya alam yang melimpah terkadang justru menjadi masalah sosial dan ekonomi apabila tidak dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik.

Hal ini bisa memunculkan ketimpangan, konflik sosial, hingga kerusakan lingkungan apabila pengelolaan sumber daya tidak berpijak pada prinsip keberlanjutan.

Ia menambahkan, dengan memperkuat kebijakan berbasis ESG, diharapkan 'kutukan tambang' yang selama ini menjadi momok dapat diubah menjadi peluang pembangunan yang berkeadilan. Prinsip ini diyakini mampu mendorong praktik pertambangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan ekologis di seluruh daerah Indonesia.

Sugeng mencontohkan, masih terjadi ketidakadilan sosial dan disparitas pendapatan antara wilayah pertambangan dan nonpertambangan, serta antara kawasan luar Jawa dan Jawa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekayaan alam belum sepenuhnya memberi manfaat secara merata bagi masyarakat.

“Ini memerlukan kebijakan-kebijakan afirmatif. Karena tidak bisa dunia pertambangan didorong begitu saja melalui mekanisme pasar biasa,” paparnya.