Motor Brebet Massal, Nurdin Halid Desak Pertamina Transparan untuk Jaga Kepercayaan Publik

TRIBUNNEWS.COM – Fenomena gangguan massal pada sepeda motor di sejumlah wilayah Jawa Timur usai mengisi bahan bakar Pertalite memicu keprihatinan serius dari DPR RI. Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Bojonegoro, Tuban, Sidoarjo, hingga Lamongan ramai melaporkan motor mereka mendadak brebet hingga mogok setelah pengisian bahan bakar di sejumlah SPBU. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran publik terhadap kualitas Pertalite dan efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan bahwa insiden tersebut merupakan peringatan penting bagi Pertamina untuk memperkuat sistem pengendalian mutu serta transparansi informasi kepada masyarakat. Ia meminta Pertamina Patra Niaga segera melakukan investigasi menyeluruh dan membuka hasil uji laboratorium bahan bakar secara terbuka.

“Fenomena motor brebet ini bukan sekadar gangguan teknis, tetapi persoalan kepercayaan publik terhadap kualitas energi nasional. Pertamina harus menjelaskan hasil pemeriksaan laboratorium secara terbuka dan memastikan tindak lanjut cepat di lapangan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Baca juga: Pasokan BBM ke SPBU Swasta Belum Kunjung Dikirim, Bahlil: Tanya Pertamina

Sejak pekan lalu, ratusan pengguna motor di berbagai wilayah Jawa Timur melaporkan kendala serupa setelah mengisi Pertalite di beberapa SPBU. Pertamina telah menurunkan tim investigasi, membuka posko aduan masyarakat, dan mengambil sampel BBM di sejumlah titik. Sejumlah pengamat otomotif menduga gejala tersebut berkaitan dengan kadar oktan yang tidak sesuai atau potensi kontaminasi air dalam bahan bakar. Namun hingga kini, belum ada hasil laboratorium resmi yang menyimpulkan adanya kelainan pada Pertalite.

Nurdin menegaskan bahwa DPR RI, khususnya Komisi VI, meminta Pertamina memberikan atensi serius terhadap kasus ini. Ia juga mengimbau publik agar tidak mengaitkan fenomena ini dengan kebijakan tambahan etanol yang tengah dikaji Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah Menteri Bahlil Lahadalia. “Kebijakan etanol masih berada dalam tahap perencanaan jangka panjang untuk mendukung transisi energi hijau, belum diterapkan dalam sistem BBM saat ini. Jadi tidak ada kaitannya dengan kasus motor brebet massal di Jawa Timur,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nurdin Halid menilai langkah Menteri Bahlil dalam mendorong inovasi energi terbarukan justru menunjukkan visi jangka panjang menuju kemandirian energi nasional. Ia menyebut arah kebijakan Bahlil selaras dengan komitmen pemerintah memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

“Pak Bahlil sedang menyiapkan fondasi besar menuju energi bersih. Kasus ini murni masalah distribusi dan pengawasan operasional Pertamina, bukan kebijakan ESDM. Karena itu, DPR akan mengawal agar Pertamina bertindak cepat dan terbuka, sementara langkah transformasi energi tetap berjalan sesuai arah pembangunan nasional,” pungkas Nurdin.

Baca juga: Ketua Komisi XII DPR RI Minta Pertamina Patra Niaga Pastikan Kualitas BBM di Jawa Timur Terjaga